metroikn, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pempov Kaltim) terus memperkuat agenda besar pendidikan gratis dari jenjang SMA hingga S3.
Namun, celah masih terlihat di tingkat pendidikan dasar SD dan SMP yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh kabupaten/kota.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menekankan pentingnya langkah sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat, terutama pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan kewajiban negara dalam pembiayaan pendidikan dasar.
“Sudah ada arahan jelas dari Pak Prabowo lewat Asta Cita. Ditambah lagi dengan putusan MK, maka SD dan SMP sudah menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Kita dorong bupati dan wali kota segera menyelaraskan program ini dengan provinsi,” ujar Seno Aji pada saat Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Senin (28/7/2025).
Menurutnya, pendekatan berjenjang sangat penting agar visi pendidikan gratis yang dicanangkan secara nasional bisa benar-benar dirasakan di seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala batas kewenangan administratif.
“Ini bukan sekadar program lokal, tapi bagian dari kebijakan nasional yang harus direspon serius oleh pemerintah kabupaten dan kota,” tegasnya.
Sebagai bentuk konkret dukungan Pemprov, Seno menyebut bahwa program bantuan seragam sekolah gratis bagi siswa SMA telah disiapkan dan ditargetkan mulai bergulir sejak Juli 2025. Pihaknya akan memastikan realisasi distribusi berjalan tepat waktu.
“Pembagian seragam seharusnya sudah dimulai bulan ini. Saya akan minta laporan dari Dinas Pendidikan,” jelasnya.
Selain distribusi, Seno juga menyampaikan bahwa agenda pembagian simbolis seragam gratis akan digelar pada Agustus mendatang sebagai penanda komitmen Kaltim terhadap penguatan sektor pendidikan.
“Insya Allah Agustus ada pembagian simbolis. Ini bukti nyata bahwa pemerintah hadir dan konsisten terhadap janji pendidikan gratis,” tambahnya.
Program ini, lanjut Seno, selaras dengan misi besar menuju Indonesia Emas 2045, yang mengharuskan tersedianya akses pendidikan merata dan berkualitas sebagai fondasi pembangunan SDM unggul.
Karena itu, ia menegaskan perlunya keterlibatan semua kepala daerah dalam menyukseskan agenda ini secara menyeluruh.
“Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Butuh sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena alasan biaya,” pungkasnya.
