metroikn, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bersiap menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan, yakni, bus raya terpadu (BRT) atau lebih dikenal dengan istilah bus rapid transit.
Sebagai tahap awal, pemkot akan menyediakan tujuh koridor BRT, termasuk rute yang terkoneksi dengan Ibukota Negara (IKN) Nusantara kelak.
Melansir Antaranews, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda Hotmarulitua Manalu menyatakan, rencana ini sesuai dengan master plan transportasi yang disusun sejak tahun 2021 lalu.
“BRT Samarinda sudah dilakukan studi kelayakan untuk persiapan tahun 2024. Ada tujuh koridor yang kami rencanakan, termasuk yang terhubung ke IKN,” tegasnya di Samarinda, Jumat (15/9/2023).
Lebih lanjut Manalu menerangkan, koridor yang menghubungkan Samarinda dengan IKN berpusat di terminal Samarinda Seberang. Terminal tersebut dikelola oleh Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Pemkot Samarinda juga ingin koridor BRT Samarinda ke IKN juga terkoneksi dengan Kota Balikpapan. Untuk itu, koordinasi telah dilakukan dengan Pemkot Balikpapan melalui Dishub setempat.
“Nanti kita bisa saling terkoneksi dari terminal Samarinda Seberang ke terminal Balikpapan Baru,” tukasnya.
Untuk memantik keinginan masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal tersebut, Pemkot akan menerapkan sistem beli layanan.
Dalam penerapannya, Pemkot Samarinda menanggung biaya operasional armada operator BRT, sedangkan masyarakat dikenakan tarif tiket.
“Hasil studi kita, biaya operasi kendaraan per kilometer itu sekitar Rp15.000. Kalau tarif tiket kita anggap Rp3.500, berarti kita akan mensubsidi Rp11.500. ini juga bermanfaat untuk mengurangi kemacetan, mempercepat waktu tempuh dan menghemat biaya subsidi BBM dari APBN,” papar Manalu.
Ia menyebutkan, sebenarnya pemerintah kota juga berencana menerapkan moda kereta api sebagai alternatif sistem transportasi massal. Bahkan, rencana tersebut juga sama-sama masuk dalam master plan Dishub Samarinda.
Hanya saja, pemerintah sejauh ini masih menimbang kebutuhan biaya untuk merealisasikan sistem tersebut. Karena moda kereta api diperkirakan memakan jumlah anggaran yang besar.
Belum lagi, perlu untuk mengkaji kelayakan jaringan kereta api agar dapat terhubung hingga ke IKN.
“Biaya pembangunan dan operasi kereta api sangat besar, membutuhkan dukungan dari APBN dan APBD. Jaringannya juga belum pasti, apakah bisa terhubung ke IKN atau tidak. Jadi kita fokus dulu pada BRT,” tuturnya.
(yap/ant/*)
