metroikn, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menegaskan komitmennya memperkuat kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai garda terdepan pelayanan publik di bidang perizinan dan investasi. Upaya ini menjadi bagian penting dari agenda reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan di era digital.
Kegiatan peningkatan kapasitas PTSP dan kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang digelar di Mal Pelayanan Publik (MPP) Balikpapan, Kamis (23/10/2025), dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin, mewakili Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.
“PTSP bukan sekadar pintu masuk investasi, tetapi juga cerminan bagaimana pemerintah menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel,” ujar Muhaimin dalam sambutannya.
Ia menekankan bahwa pelayanan publik yang efisien dan terintegrasi menjadi kunci penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat. Karena itu, Pemerintah Kota Balikpapan terus memperkuat koordinasi antara DPMPTSP dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun dunia usaha.
“Kami ingin iklim investasi di Balikpapan semakin kondusif dan berdaya saing. Koordinasi lintas instansi menjadi kunci agar setiap proses perizinan berjalan lancar dan transparan,” lanjutnya.
Menurut Muhaimin, keberhasilan daerah saat ini tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi yang masuk, tetapi juga dari seberapa cepat dan mudah pelayanan publik dirasakan masyarakat serta pelaku usaha.
Sebagai wujud nyata reformasi birokrasi, Pemkot Balikpapan telah menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang menjadi simbol transformasi layanan digital dan terintegrasi di kota ini. MPP menghadirkan berbagai layanan perizinan dan nonperizinan lintas instansi dalam satu tempat yang modern dan efisien.
“Melalui MPP, kami berupaya menghadirkan layanan yang cepat, tepat, dan tidak berbelit dengan dukungan teknologi digital,” jelasnya.
Kehadiran MPP diharapkan memperkuat posisi Balikpapan sebagai kota jasa dan perdagangan yang ramah investasi serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya optimalisasi sistem Online Single Submission (OSS) sebagai platform perizinan terintegrasi nasional. Pemkot berkomitmen memastikan pelaksanaan OSS di tingkat daerah berjalan sinkron dengan sistem lokal dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, baik skala besar maupun UMKM.
“Integrasi data dan kecepatan pelayanan adalah kunci. Kalau semua sistem terkoneksi dan koordinasi antarinstansi kuat, investasi akan tumbuh, lapangan kerja terbuka, dan ekonomi daerah makin kokoh,” tegas Muhaimin.
Ia juga mengakui, tantangan ke depan tidak ringan. Transformasi digital menuntut kecepatan adaptasi, sementara ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan publik terus meningkat. Namun, Pemkot Balikpapan optimistis dengan dukungan Kementerian Investasi/BKPM serta sinergi lintas daerah, PTSP Balikpapan dapat menjadi contoh inovasi pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi hasil.
“PTSP tidak hanya melayani, tapi juga mempermudah, mempercepat, dan memberdayakan,” ujarnya.
Kegiatan peningkatan kapasitas ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat serta menghapus hambatan birokrasi.
Muhaimin turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Investasi/BKPM atas dukungan pembinaan yang konsisten bagi pemerintah daerah. “Semoga sinergi ini membawa manfaat nyata bagi percepatan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (adv/metroikn)
