metroikn, PENAJAM – Dalam rangka memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak, Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar kegiatan pendampingan verifikasi lapangan untuk Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa (25/3/2025) di Balai Penyuluhan KB, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kesiapan PPU dalam menghadapi penilaian ketat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI. Perwakilan DKP3A Kaltim, Nova Paranoan, menegaskan pentingnya peran provinsi sebagai pembina pendamping dalam proses verifikasi ini.
“Kami hadir untuk memastikan bahwa pelaksanaan verifikasi berjalan dengan optimal. Kami fokus pada persiapan yang matang. Tujuan kami bukan hanya untuk meraih predikat, tetapi yang lebih utama adalah memastikan bahwa program KLA diterapkan sebagai sistem pembangunan anak yang terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Nova juga menyoroti pentingnya komitmen kepala daerah dalam mewujudkan KLA yang berkualitas. “Keberhasilan KLA bukanlah tanggung jawab satu dinas saja. Ini adalah hasil kerja kolaboratif seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan yang paling utama, komitmen kuat dari kepala daerah. Komitmen tersebut harus tercermin dalam kebijakan, penganggaran, dan implementasi program yang berpihak pada anak,” jelasnya.
Nova menyampaikan optimisme terkait potensi PPU meraih predikat Nindya KLA. “Predikat Nindya bukan sekadar simbol, tetapi bukti nyata bahwa PPU mampu memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai dengan standar nasional. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa hasil dari program KLA benar-benar dirasakan oleh anak-anak di PPU,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) PPU, Chairur Rozikin, menjelaskan bahwa pendampingan ini merupakan langkah antisipatif menjelang verifikasi lapangan oleh KemenPPPA RI yang akan dilakukan pada bulan April mendatang.
“Kami ingin memastikan bahwa data dan implementasi di lapangan sesuai dengan laporan yang telah kami sampaikan. Oleh karena itu, kami akan mengintensifkan koordinasi dengan seluruh OPD terkait untuk melengkapi bukti-bukti yang dibutuhkan,” jelas Chairur Rozikin.
Chairur juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mewujudkan KLA. “Penilaian KLA adalah cerminan dari kerja kolaboratif seluruh elemen daerah. Oleh karena itu, kami akan terus memperkuat sinergi dengan OPD, lembaga masyarakat, dan pihak terkait lainnya,” ungkapnya.
Di akhir kesempatan, Chairur Rozikin menyampaikan harapannya agar PPU dapat meraih predikat Nindya KLA. “Dengan nilai sementara 773,84, kami optimis dapat mencapai target nilai maksimal. Namun, untuk meraih predikat Nindya, kehadiran Bapak Bupati pada saat penilaian nanti sangat krusial. Kami akan segera berkoordinasi dengan beliau untuk memastikan dukungan penuh dalam proses ini,” pungkasnya. (adv/metroikn)
