metroikn, PENAJAM – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Penajam Paser Utara (PPU) Tahun 2025, dipastikan memasukkan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan.
Kata Sekretaris Daerah (Sekda) PPU Tohar, ini karena pemenuhan kebutuhan profesi dokter belum tercantum dalam proses pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten PPU, tahun 2024
“Kalau dicermati, untuk CPNS tahun 2024 yang kemarin dibuka, itu tidak ada (minat) profesi dokter. Kami tidak tahu, apakah memang tidak ada sama sekali untuk Penajam,” ujarnya ditemui, Senin (11/11/2024).
Diketahui penerimaan CPNS 2024 untuk profesi tenaga kesehatan dibuka sebanyak 62 formasi. Sekitar 10 di antaranya terbuka bagi profesi dokter. Namun sejauh ini belum ada yang berminat mendaftar. Ia menjelaskan, proses CPNS yang sudah berjalan tidak dapat diulang. Namun dapat diajukan lagi pada periode penerimaan CPNS tahun berikutnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) pun ungkap Tohar, akan membuka lowongan posisi dokter melalui skema outsourcing atau menggunakan jasa pihak ketiga. Hal ini untuk mengurai minimnya dokter yang bekerja pada pusat-pusat pelayanan kesehatan di Benuo Taka, semboyan PPU.
“Tetapi kita akan menggunakan pendekatan lain,” ungkapnya.
Tohar mengungkapkan, Pemkab PPU akan mengalokasikan penggajian, bila memang kebutuhan dokter harus didukung dengan cara atau skema outsourcing. Dengan memanfaatkan tenaga kontrak, maka diharapkan kebutuhan akan profesi dokter PPU dapat dipenuhi. Apa lagi, saat ini fasilitas pelayanan kesehatan PPU sedang dalam proses peningkatan.
Sehingga memerlukan tenaga medis yang mumpuni untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat PPU. Tohar menerangkan, sudah beberapa tahun formasi CPNS belum mengakomodasi kebutuhan dokter di PPU. Sebab ia menilai, hal ini terkait dengan minimnya minat para dokter untuk bekerja di daerah.
“Kalau menurut saya, ini yang saya bayangkan, rata-rata para dokter memilih untuk bekerja atau ditempatkan di Kota,” ucapnya.
Lebih jauh, Tohar menilai para dokter mungkin berpikir bahwa fasilitas di luar pekerjaannya sudah lengkap. Selain itu, profesi dokter juga bisa mengakses pekerjaan formalnya di luar jam kerja atau kesehariannya di rumah sakit, dengan membuka praktik. Sehingga sangat wajar bila para dokter memilih daerah yang ramai penduduknya.
Menurutnya, Pemkab PPU sudah melakukan skema outsourcing tenaga dokter pada tahun 2024. Sehingga ia memastikan penerapan skema tersebut dapat dilaksanakan pada tahun-tahun selanjutnya. “Mau enggak mau, bagaimana caranya kita menyediakan,” imbuhnya.
Namun demikian, Tohar optimistis bahwa kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) akan memberikan dampak pembangunan yang positif bagi PPU. Sehingga akan lebih banyak dokter yang berminat untuk bekerja dan membuka praktik di Benuo Taka. (adv)
