metroikn, SAMARINDA – Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, menegaskan pentingnya kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan masyarakat sipil untuk menjaga arah demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2029.
Ia menilai, tantangan terbesar demokrasi saat ini bukan hanya persoalan teknis pemilu, tetapi ancaman kembalinya rezim otoriter melalui penggunaan kekuatan negara seperti militer dan kepolisian.
“Kita harus mempertahankan demokrasi dengan baik, termasuk menghadang rezim otoriter yang menggunakan kekuasaan pemaksanya—militer, polisi, dan lainnya. Mustahil kita hanya bertumpu pada Bawaslu, karena Bawaslu tidak akan mungkin bisa berhadapan sendirian dengan instrumen kekuasaan,” ujar Herdiansyah, Jumat (24/10/25).
Herdiansyah, yang akrab disapa Castro, menilai Bawaslu perlu “bersenyawa” dengan masyarakat sipil.
Ia menjelaskan, secara kelembagaan, Bawaslu memiliki keterbatasan baik dari segi hirarki, sumber daya, maupun kemampuan membaca karakter kekuasaan yang sering bekerja secara terselubung.
“Bawaslu punya problem dengan hirarki dan sumber daya, serta belum terbiasa membaca bagaimana kekuasaan bekerja. Karena itu mereka butuh bersenyawa dengan masyarakat sipil. Kalau ingin demokrasi, terutama demokrasi elektoral di 2029 tetap bisa kita pertahankan, Bawaslu harus sering berdiskusi dengan teman-teman masyarakat sipil,” tegasnya.
Meski demikian, Castro menilai kemitraan saja belum cukup. Kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat sipil, katanya, harus bersifat substansial, bukan hanya seremonial atau simbolik.
“Berkawan saja tidak menjamin pemilu berjalan dengan baik. Tapi kalau Bawaslu berjalan sendiri, itu lebih berbahaya. Saya dari dulu mengkritik bukan hanya Bawaslu, tapi semua penyelenggara yang sering terjebak dalam urusan teknis semata,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, tanggung jawab penyelenggara pemilu bukan sekadar memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar, tetapi ikut menumbuhkan demokrasi yang bermakna secara sosial dan ekonomi.
“Demokrasi bukan hanya soal hak politik. Demokrasi juga harus dimaknai dalam level ekonomi. Percuma orang memilih dengan baik kalau perutnya lapar. Jadi Bawaslu juga penting terlibat dalam distribusi yang lebih substansial, bukan hanya urusan teknis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Castro menyoroti lemahnya soliditas masyarakat sipil yang dinilainya masih berjalan dalam kelompok kecil-kecil dan tidak terorganisir.
Kondisi ini, menurutnya, dapat melemahkan daya tawar masyarakat sipil dalam menghadapi potensi kebangkitan otoritarianisme negara.
“Problem kita, masyarakat sipil itu kecil-kecil dan tidak menyatu. Kalau terpecah-pecah, bagaimana mau mengawal demokrasi? Karena itu penting membangun simbol-simbol dan kerja-kerja soliditas bersama. Kalau melawan militer dengan kekuatan kecil yang tercerai-berai, ya itu mimpi,” ujarnya.
Ia menutup dengan seruan agar seluruh elemen masyarakat sipil menurunkan ego sektoral dan memperkuat kerja kolektif menghadapi potensi kembalinya militer dalam ruang politik sipil.
“Harus menurunkan ego sedikit. Angkat kerja-kerja bersama melawan kekuasaan dan otoritarianisme, termasuk melawan kembalinya militer ke panggung demokrasi. Kalau tidak bersatu, mustahil kita bisa melawan,” pungkasnya.
