metroikn, Penajam – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Penajam Paser Utara (PPU), Chairur Rozikin, optimistis tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU meraih predikat Nindya Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (PPPA).
Optimisme tersebut diungkapkannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Perlembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten dan Kota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2024 yang berlangsung di Aula Lantai I Kantor Bupati PPU, Selasa (6/2/2024).
Sebagai informasi, Pemkab PPU meraih predikat Madya KLA pada tahun 2023. Empat tahun berturut – turut sebelumnya yakni, mulai 2018 hingga 2021, Pemkab PPU hanya meraih predikat Pratama.
“Itu pun Alhamdulillah, karena kita sudah bisa mengalahkan kabupaten induk kita, yakni Kabupaten Paser,” ucap Chairur.
Lebih lanjut, ia memaparkan beberapa kendala Pemkab pada penilaian KLA tahun 2020 hingga 2021 yang bersamaan dengan kondisi pandemi Covid-19.
“Ketika mulai dibolehkan kembali melakukan kunjungan lapangan, kami berusaha merangkak kembali untuk meraih data – data pada tahun 2022. Akhirnya, tahun 2023 itu kita mendapat predikat madya,” kisahnya.
Menurutnya, penilaian yang paling penting adalah klaster 1 dan 5. Data – data yang diperoleh di lapangan harus memenuhi permintaan.
“Jika tidak dibantu penjelasan Wakil Pengarah Gugus Tugas KLA, Linda Romauli Siregar atau pihak DP3AP2KB, khususnya dari bidang yang menangani itu, bakal nol hasilnya,” jelasnya.
Dirinya menyebutkan, untuk bisa mencapai ke tingkat Nindya, perlu penekanan dari Gugus Tugas KLA. Terutama mengatasi kekurangan data.
“Itulah yang memang kami harapkan untuk bisa menggapai penghargaan Nindya,” ucapnya dengan penekanan.
Maka dari itu, semua pemangku klaster perlu mengikuti arahan yang diberikan oleh sosok pemimpin yang memang benar – benar paham.
“Saya mengakui ibu Pj (Linda Romauli Siregar) ini paham karena pernah mengantarkan penghargaan Nindya di Jakarta Timur (Jaktim). Beliau saat itu berposisi sebagai guru SMK sekaligus kepala sekolah dan leader-nya,” ulasnya.
Pengawalan terhadap masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pemangku klaster diyakini akan memiliki greget dalam menghasilkan data.
“Rakor kali ini memang melibatkan seluruh klaster dan lembaga, untuk bisa bersama – sama memahami data apa saja yang harus dipenuhi, supaya kita bisa mendapatkan predikat Nindya,” pungkasnya.
