metroikn, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan memaparkan capaian pembangunan sepanjang 2025 dalam sebuah forum terbuka yang digelar di BSCC Dome, Senin (22/12/2025). Kegiatan tersebut dihadiri para ketua RT, Ketua LPM, pekerja sosial, unsur Forkopimda, serta jajaran pemerintah daerah.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, didampingi Wakil Wali Kota Bagus Susetyo, menyampaikan bahwa pembangunan kota tidak hanya diukur dari angka statistik, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Ia menekankan pentingnya transparansi serta keberlanjutan program prioritas agar arah pembangunan tetap konsisten.
Rahmad menjelaskan, dari sembilan program prioritas yang ditetapkan, sebagian besar telah berjalan, terutama di sektor pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, reformasi birokrasi, dan penyediaan air bersih. Seluruh capaian tersebut, kata dia, dilengkapi dokumentasi lapangan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
“Kami menyadari masih ada kekurangan, tetapi yang terpenting adalah terus melakukan perbaikan. Setiap program harus memberi dampak langsung bagi warga,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pembangunan Kota Balikpapan diselaraskan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
Sejumlah indikator makro menunjukkan hasil yang positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Balikpapan tercatat sebesar 83,2, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 75,9. Angka kemiskinan juga berhasil ditekan hingga 1,97 persen, menjadikan Balikpapan sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Sementara indeks gini tercatat 0,324, yang menunjukkan tingkat ketimpangan relatif terkendali.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Balikpapan melampaui target provinsi sebesar 4,75 persen. Pada triwulan pertama 2025, ekonomi tumbuh 7,92 persen, meningkat menjadi 11,98 persen pada triwulan kedua, dan tercatat 9,32 persen pada triwulan ketiga. Struktur ekonomi masih didominasi sektor industri pengolahan sebesar 45,55 persen, diikuti sektor konstruksi 15,98 persen serta transportasi dan pergudangan 12,16 persen.
Dalam pengelolaan anggaran, Pemkot Balikpapan menerapkan prinsip efisiensi dengan memprioritaskan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat. Rahmad menegaskan bahwa sejumlah pembangunan fisik yang tidak mendesak dapat ditunda demi memastikan anggaran fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Pemkot Balikpapan juga aktif menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Berbagai langkah dilakukan, seperti operasi pasar murah, inspeksi pasar, pengawasan distribusi, hingga mendorong gerakan menanam cabai. Hasilnya, inflasi pada 2024 berhasil ditekan di angka 1,11 persen, sementara hingga November 2025 inflasi tercatat 1,93 persen, lebih rendah dibanding rata-rata provinsi dan nasional.
Dukungan dari legislatif turut menjadi faktor penting. Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa DPRD berperan aktif dalam fungsi legislasi dan penganggaran untuk memastikan program pemerintah berpihak kepada masyarakat, termasuk di wilayah pelosok dan daerah tertinggal.
Dengan berbagai capaian tersebut, Pemkot Balikpapan menegaskan komitmen melanjutkan pembangunan kota yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Rahmad menutup dengan menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sejatinya bukan hanya tercermin dalam data, tetapi pada perubahan nyata dalam kehidupan warga Balikpapan.
