metroikn, SAMARINDA – Rencana Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud untuk melakukan normalisasi dan pengerukan Sungai Mahakam menuai tanggapan berbeda dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Menurutnya, langkah itu tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap penanganan banjir di Kota Tepian.
Andi menilai pengerukan sungai sepanjang hampir 980 kilometer itu membutuhkan biaya sangat besar, namun tidak menjamin penurunan risiko banjir secara langsung.
Ia berpendapat, fokus utama seharusnya diarahkan pada Sungai Karang Mumus yang selama ini menjadi penyebab utama genangan di Samarinda.
“Pengerukan Mahakam pasti ada pengaruhnya, tapi tidak efisien untuk penanggulangan banjir. Biayanya bisa lebih dari lima triliun. Saya lebih setuju jika yang diprioritaskan adalah Sungai Karang Mumus karena datanya sudah lengkap dan menjadi wilayah kritis,” ujar Andi Harun, Kamis (30/10/25).
Andi juga mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada komunikasi resmi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Pemerintah Provinsi Kaltim terkait rencana tersebut.
Ia bahkan baru mengetahui langkah gubernur setelah melihat pemberitaan di media.
“Tidak ada koordinasi, saya mengetahuinya dari tayangan berita. Tapi tentu kami berterima kasih kepada Pak Gubernur dan pihak mana pun yang ingin membantu pengendalian banjir di Samarinda,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa koordinasi teknis antarinstansi tetap berjalan. Hanya saja, tanpa pembahasan mendalam, Pemkot Samarinda sulit menentukan peran dan kontribusi yang bisa diberikan.
“Saya belum mengetahui detail pembahasan Pak Gubernur di Kemenhub. Tapi kalau beliau memerlukan data, semuanya sudah siap. Kami punya DED lengkap untuk seluruh program pengendalian banjir. Masalah utamanya hanya di pendanaan,” tegasnya.
Berdasarkan kajian yang melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) IV hingga Kementerian PUPR, Andi menjelaskan bahwa prioritas penanganan banjir Samarinda seharusnya difokuskan pada pengendalian Sungai Karang Mumus dan anak-anak sungainya.
“Kalau tujuannya pelayaran, pengerukan Mahakam sangat tepat. Tapi untuk banjir, bukan itu solusinya. Berdasarkan kajian, fokus yang paling efektif justru di Karang Mumus,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemkot Samarinda telah menyiapkan sejumlah program penanggulangan banjir yang siap dijalankan. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan pintu air di Jembatan 1 Sungai Karang Mumus, peningkatan kapasitas pompa air, hingga revitalisasi Waduk Lempake yang kini mengalami sedimentasi sekitar 0,8 juta meter kubik.
Selain itu, Pemkot juga merancang revitalisasi jaringan drainase dalam kota untuk mengatasi genangan akibat pasang surut air sungai.
“Semua data dan desain teknis sudah lengkap. Jika diperlukan, saya siap menyerahkan langsung ke Pak Gubernur. Sebagai kepala daerah di bawah provinsi, saya tentu menghormati dan loyal,” ujarnya.
Di sisi lain, Andi Harun menyampaikan kabar positif terkait upaya pengendalian banjir Samarinda yang mulai membuahkan hasil.
Ia mengaku telah menerima pesan langsung dari anggota DPR RI asal Kaltim, Gerardus Budisatrio Djiwandono, yang memastikan bahwa usulan penanganan banjir Samarinda masuk dalam prioritas anggaran tahun 2026.
“Samarinda akan diprioritaskan tahun depan. Ini bukti bahwa perjuangan dan koordinasi yang kami lakukan tidak sia-sia,” ungkap Andi.
Hasil tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari kerja bersama sejumlah kepala daerah, termasuk Bupati Penajam Paser Utara, Wakil Wali Kota Balikpapan, dan dirinya sendiri, yang beberapa waktu lalu melakukan pertemuan dengan Kementerian PUPR untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur penting di Kaltim.
Meski berbeda pandangan dengan Gubernur, Andi menegaskan tidak menutup ruang kerja sama. Ia tetap menghargai setiap upaya yang bermuara pada kepentingan masyarakat Samarinda.
“Kami tetap menghormati inisiatif Pak Gubernur. Semua pihak harus bergandengan tangan provinsi, kota, DPR RI, dan kementerian karena pengendalian banjir adalah kerja bersama, bukan kerja satu pihak,” pungkasnya.
