metroikn, NUSANTARA – Ratusan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan perwakilan komunitas Dayak dari berbagai wilayah Kalimantan Timur memadati Multifunction Hall Kantor Bersama 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Nusantara, Sabtu (24/1/2026), untuk mengikuti Musyawarah Besar ke-VII Persekutuan Dayak Kalimantan Timur (PDKT).
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Dayak dalam menyongsong Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada 2028. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, hadir sekaligus membuka musyawarah besar dan menyampaikan apresiasi atas peran PDKT dalam mendukung keberlanjutan sosial dan budaya pembangunan IKN.
“Saya berharap Musyawarah Besar ke-7 ini menjadikan PDKT selalu bagian dari langkah strategis membangun IKN. Secara pribadi, saya merasakan dukungan PDKT terhadap pembangunan dan keberlanjutan IKN,” ujar Basuki.
Dalam forum ini, Basuki juga memaparkan bahwa sekitar 30 persen pegawai Otorita IKN berasal dari masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah untuk memastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan. Selain itu, Otorita IKN tengah menyiapkan kawasan pusat kebudayaan atau cultural center yang dirancang sebagai ruang publik bagi masyarakat ke depan.
Ketua Umum PDKT, Syaharie Jaang, menekankan bahwa hadirnya IKN merupakan kesempatan strategis bagi masyarakat Dayak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berperan aktif dalam pembangunan.
“Dengan berpindahnya ibu kota ke Nusantara di Kalimantan, kami berharap, sesuai tema hari ini, mewujudkan Dayak berkualitas menuju Indonesia emas. Tanpa pendidikan dan kualitas, kita akan terpinggirkan di daerah sendiri,” ujar Jaang.
Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, turut hadir dan menyampaikan apresiasi Pemerintah Provinsi terhadap penyelenggaraan Mubes PDKT. Menurutnya, musyawarah besar ini penting untuk memperkuat peran masyarakat adat di tengah pembangunan IKN.
Melalui forum ini, masyarakat adat bukan sekadar menjadi penonton atau penerima manfaat pembangunan, tetapi menjadi aktor utama. Penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pelibatan aktif masyarakat lokal diharapkan menjadi fondasi sosial dalam mewujudkan Ibu Kota Nusantara yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan menuju 2028.
