metroikn, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan Program Gratispol di bidang pendidikan akan menjangkau seluruh mahasiswa asal Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2026. Kebijakan ini mencakup pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa aktif di seluruh jenjang pendidikan tinggi.
Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni. Ia menegaskan bahwa perluasan Program Gratispol merupakan langkah strategis daerah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui akses pendidikan tinggi yang lebih merata.
Pada 2026, skema Gratispol mengalami perluasan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada 2025 bantuan UKT masih difokuskan bagi mahasiswa baru, mulai 2026 pembiayaan akan diberikan kepada mahasiswa aktif lintas semester yang memenuhi persyaratan administrasi.
Sri Wahyuni menjelaskan, tahap awal pendaftaran diprioritaskan bagi mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Kalimantan Timur pada semester dua hingga delapan. Mahasiswa dalam kategori tersebut diminta segera melakukan pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Mulai 2026, seluruh mahasiswa asal Kalimantan Timur yang memenuhi persyaratan berhak memperoleh pembiayaan UKT melalui Program Gratispol. Skema ini kami rancang agar lebih inklusif,” ujar Sri Wahyuni.
Pembiayaan UKT disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing. Untuk program Diploma 4 (D4) dan Strata 1 (S1), bantuan diberikan hingga semester delapan. Jenjang Profesi dan Strata 2 (S2) difasilitasi hingga semester empat.
Sementara itu, mahasiswa Diploma 3 (D3) dan Strata 3 (S3) memperoleh dukungan pembiayaan maksimal hingga semester enam, sedangkan jenjang Spesialis Satu (Sp-1) mendapatkan fasilitasi hingga semester sepuluh.
Di tengah adanya penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akibat berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat, Pemprov Kaltim menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama.
Sri Wahyuni menyebutkan, pemerintah daerah melakukan efisiensi secara selektif terhadap program-program yang tidak bersifat mendesak, guna memastikan kebijakan strategis yang berdampak langsung pada masyarakat tetap berjalan.
“Efisiensi anggaran kami lakukan secara hati-hati. Hak dasar masyarakat, terutama di bidang pendidikan, tidak akan dikurangi,” tegasnya.
Selain efisiensi belanja, Pemprov Kaltim juga terus mendorong penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta penataan belanja publik yang lebih produktif.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjamin keberlanjutan Program Gratispol sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kalimantan Timur secara berkelanjutan.
