metroikn, TENGGARONG – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kutai Kartanegara (Kukar) pada 19 April 2025, Pemerintah Kabupaten Kukar menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga partisipasi masyarakat melalui sinergi lintas sektor, dari tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) hingga ke satuan terkecil di masyarakat, seperti RT dan desa.
Koordinasi sosialisasi dan distribusi informasi dipimpin langsung oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar. Dengan waktu persiapan yang terbatas, strategi komunikasi cepat, akurat, dan merata menjadi kunci untuk menjangkau wilayah terdampak PSU secara efektif.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Ini kerja tim seluruh jajaran pemerintahan, dari tingkat kabupaten sampai ke tapak desa. Yang paling penting adalah semua elemen tahu peran dan bergerak bersama menjaga kualitas demokrasi,” ujar Kepala Kesbangpol Kukar, Rinda Desianti, Rabu (9/4/2025).
Sebagai bentuk konkret sinergi, seluruh OPD, camat, lurah, dan kepala desa dilibatkan dalam sosialisasi PSU melalui rapat virtual lintas wilayah. Mereka bertugas menyampaikan informasi kepada warga baik secara langsung, daring, maupun melalui kanal informal seperti grup WhatsApp RT dan tokoh masyarakat.
Rinda menegaskan, karena tidak seluruh wilayah Kukar terdampak PSU, maka kejelasan sasaran informasi dan kesinambungan komunikasi menjadi sangat penting untuk mendorong partisipasi pemilih.
“Kalau komunikasi lintas sektor ini berjalan, maka pesan bisa sampai dengan cepat dan warga tahu pentingnya datang ke TPS. Ini bukan hanya soal angka partisipasi, tapi soal keterlibatan warga dalam menentukan masa depan daerahnya,” jelasnya.
Kesbangpol juga menekankan pentingnya netralitas dan kolaborasi dari seluruh perangkat daerah untuk menciptakan suasana kondusif, memperkuat edukasi politik yang sehat, serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
Rinda menyebut PSU ini tidak hanya sebagai proses koreksi terhadap pelaksanaan Pilkada sebelumnya, tetapi juga menjadi refleksi kedewasaan demokrasi dan kekompakan antarpihak dalam penyelenggaraan pemilu.
“Kami ingin warga merasa bahwa pemerintah hadir bersama mereka dalam proses ini, bukan sekadar jadi pengamat. Itulah wajah demokrasi yang sehat,” tutupnya.
Dengan kerja sama yang terbangun dari pusat hingga akar rumput, Pemkab Kukar optimistis PSU dapat berlangsung lancar, damai, dan tetap mengedepankan partisipasi aktif masyarakat sebagai pilar utama demokrasi lokal. (adv/metroikn)
