metroikn, PENAJAM — Kelangkaan gas bersubsidi (gas hijau) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menjadi sorotan.
Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, menyuarakan keresahannya atas kondisi ini yang dinilai ironis, mengingat PPU merupakan daerah penghasil gas.
Kabupaten PPU termasuk dalam wilayah Blok East Mahakam yang memiliki potensi migas, dengan berbagai lapangan minyak dan gas lepas pantai.
“Ini yang jadi masalah, kita ini daerah penghasil tapi malah kekurangan. Karena kita jual, bukan pakai. Itu bahasa orang migas. Artinya, kita akan selalu kekurangan karena gas kita dikirim ke luar, bukan diprioritaskan untuk daerah sendiri,” ujar Jamaluddin, Kamis (17/4/2025).
Ia menekankan bahwa kelangkaan ini bukan semata soal distribusi, tapi lebih kepada kurangnya keberpihakan pada kebutuhan lokal.
Jamaluddin meminta agar dinas terkait, khususnya instansi yang menangani, lebih tegas dalam membangun komunikasi dengan pihak Pertamina.
“Kebutuhan gas untuk masyarakat PPU harus dipastikan dulu. Jangan sampai kita hanya jadi lumbung penghasil tapi masyarakat malah antre panjang untuk dapat gas. Di luar Kalimantan, di Jawa misalnya, tidak ada antrean seperti di sini,” tambahnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan distribusi yang menyebabkan kemungkinan adanya kelangkaan lokal.
Bahkan, beberapa daerah di PPU seperti Kecamatan Penajam dan Kecamatan Waru dapat terjadi ketidakseimbangan distribusi gas melon.
Jamaluddin berharap komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pihak Pertamina segera dibangun, agar kelangkaan gas tak lagi menjadi persoalan rutin yang menyulitkan masyarakat PPU.
“Di sini kosong, di sana numpuk. Harusnya ada keseimbangan. Ini butuh keberanian dari dinas terkait (yan/metroikn)
