metroikn, SAMARINDA – Munculnya retakan dan indikasi longsor di proyek pembangunan Terowongan Selili, Kota Samarinda, sejak Februari 2025 memicu sorotan tajam dari DPRD Kota Samarinda. Peristiwa tersebut dianggap sebagai bukti lemahnya perencanaan awal proyek yang mengakibatkan pembengkakan anggaran penanganan hingga mencapai Rp133 miliar.
Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan Komisi III DPRD Kota Samarinda pada Senin (14/7/2025), ditemukan bahwa pelaksana proyek, PT Pembangunan Perumahan (PP), tidak melakukan kajian teknis secara menyeluruh sejak awal.
Hal ini menyebabkan potensi risiko seperti kecelakaan dan longsor baru terdeteksi setelah proyek berjalan, yang menunjukkan lemahnya mitigasi risiko dalam perencanaan awal.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arif Kurniawan, menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja PT PP yang dianggap abai terhadap aspek keselamatan dan teknis.
“Kami sangat kecewa. PT PP sebagai BUMN besar di bidang infrastruktur ternyata tidak melakukan kajian komprehensif sejak awal. Masalah seperti accident & emergency (A&E) justru baru diketahui belakangan,” ujar Arif.
Ia menilai kurangnya kajian awal menyebabkan proyek rentan terhadap bencana, yang seharusnya bisa dipetakan sejak tahap perencanaan. Menurutnya, kondisi ini menggambarkan lemahnya antisipasi kontraktor terhadap potensi masalah lapangan.
Lebih lanjut, Arif menegaskan bahwa jika ketidaksiapan seperti ini terus terjadi, maka kredibilitas PT PP sebagai pelaksana proyek infrastruktur patut dipertanyakan.
Ia menyebut bahwa meskipun tidak ada keterlambatan dari sisi pengadaan, DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan dan wajib menyoroti setiap temuan di lapangan.
“Tambahan anggaran ini tentu membebani alokasi dana daerah yang semestinya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Kami harap tidak ada lagi kejadian serupa ke depannya,” tegasnya.
Komisi III pun mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap proses perencanaan proyek, demi memastikan proyek strategis seperti terowongan ini dapat dijalankan dengan matang, aman, dan akuntabel.
Menanggapi sorotan tersebut, perwakilan PT PP, Prasetyo Nur, menjelaskan bahwa pihaknya kini tengah fokus menangani lereng terowongan yang rawan longsor. Salah satu solusi teknis yang disiapkan adalah memperpanjang struktur pada sisi inlet dan outlet sepanjang 72 meter.
“Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya dukung lereng. Proyek ini dimulai sejak akhir 2022, dan kami menargetkan perbaikannya rampung di akhir Desember 2025,” ungkap Prasetyo.
Ia memaparkan bahwa penanganan dilakukan dalam dua fase. Fase pertama, senilai Rp39 miliar, mencakup metode regrading lereng dan pemasangan struktur cast in-situ concrete. Fase kedua direncanakan pada 2026, dengan nilai sekitar Rp94 miliar, mencakup pemasangan ground anchor, sistem drainase, dan perkuatan lanjutan.
Prasetyo juga menjelaskan bahwa tanda-tanda awal longsor mulai terlihat sejak Februari 2025, ketika muncul retakan di sekitar terowongan. Tindak lanjut dilakukan melalui investigasi mendalam bersama tim dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang berlangsung dari Februari hingga Mei. Selama periode itu, dilakukan pengambilan sampel tanah dan analisis struktur lereng.
“Desain perbaikannya disusun sepanjang Juni hingga Juli 2025, dan saat ini PT PP tengah menunggu persetujuan dari Pemerintah Kota Samarinda sebelum masuk ke tahap pelaksanaanm” tandas Prasetyo.
