metroikn, Samarinda – Kepala BPSDM Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Iwan Kurniawan menilai penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan saat ini cukup mendesak guna mengisi kebutuhan pejabat eselon IV dan eselon III di seluruh sturuktural Kemenkumham.
Mengawali langkah tersebut, Kemenkumham telah melakukan penandatangan kerjasama dengan 23 Lembaga Pendidikan (Lemdik) Kementerian/Provinsi/Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia untuk menggelar pelatihan struktural kepemimpinan.
Iwan membeber, sampai dengan tahun 2023 ini, tercatat 1.706 Pejabat Eselon IV dan 158 pejabat Eselon III belum mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) kepemimpinan. Namun, melalui kerjasama yang terjalin, 1.864 Pejabat Struktural Eselon IV dan III segera mengikuti pelatihan kepemimpinan di 23 Lemdik Kementerian/Provinsi/Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinanan. Pelatihan tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 4 Agustus-29 November 2023 mendatang.
Untuk wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), pelatihan struktural kepemimpinan pengawas angkatan III dikonsentrasikan di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang KDOD LAN) Samarinda.
“Penyelenggaraan pelatihan secara blended memang efektif untuk diklat, tapi untuk pelatihan kepemimpinan ini akan lebih efektif jika dilakukan secara tatap muka,” terang Iwan, Sabtu (9/9/2023).
Ia melanjutkan, Kemenkumham saat ini diperkuat sebanyak 64.800 pegawai dan memiliki 867 Satuan Kerja di seluruh Indonesia. Satuan Kerja ini tentunya memiliki jabatan struktural sesuai dengan eselonisasi.
Menjawab harapan masyarakat untuk mendapat pelayanan prima, maka dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kompentensi hingga mampu membangun citra pemerintah yang semakin baik.
“Karena orientasi dari pelayanan publik adalah kepuasan masyarakat, masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi dari harapan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai upaya menciptakan ASN yang berkelas dunia, maka menurut Iwan, peningkatan kompetensi aparatur sekarang ini mutlak dibutuhkan. Sumber daya aparatur yang berkualitas, akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat dan juga akan berdampak pada peningkatan nilai global competitiveness.
“Hal ini sejalan dengan Undang Undang ASN dengan adanya ketentuan memberikan hak PNS untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kompetensinya,” imbuh Iwan.
Melalui kerjasama pelatihan kepemimpinan ini, ASN Kemenkuhham yang lulus diharapkan mampu mewujudkan nilai etika, integritas dan bela negara dalam kepemimpinan Pancasila sebagai satu kesatuan pondasi yang berorientasi dalam pelayanan publik.
“Tentunya seorang pemimpin diharapkan dapat memiliki etika dalam setiap kebijakan yang diambil, memiliki integritas untuk memberikan pelayanan secara konsisten, serta upaya nyata mewujudkan etika dan integritas dalam pelayanan publik sebagai wujud bela negara,” demikian dia.
(yap/*)
