metroikn, SAMARINDA – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto masih menemui banyak kendala di Kalimantan Timur (Kaltim). Dari total 1.037 koperasi yang telah terbentuk, hanya sebagian kecil yang benar-benar aktif menjalankan usaha.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop-UMKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, menilai lambatnya progres ini menuntut adanya percepatan di semua lini.
“Program ini merupakan amanat presiden. Tidak bisa hanya mengandalkan provinsi, tetapi harus ada sinergi dari pusat hingga desa. Semua pihak harus bergerak bersama agar koperasi benar-benar hidup dan memberi manfaat nyata,” ujarnya, dalam Rapat Koordinasi Tim Satgas KDKMP se-Kaltim di Kantor Disperindagkop Kaltim, Jalan MT Haryono Samarinda, Rabu (24/9/2025).
Berdasarkan data, baru 712 koperasi (71 persen) yang berhasil terdaftar di aplikasi Simkopdes, sementara 325 koperasi (29 persen) belum dapat masuk sistem akibat kendala teknis, terutama akses internet di wilayah pedalaman.
Lebih jauh, dari koperasi yang aktif, hanya 29 koperasi yang berhasil membuka usaha dengan total 42 gerai. Sisanya masih sebatas kelembagaan. Untuk kemitraan dengan BUMN, baru 39 koperasi yang mengajukan, dan hanya 7 koperasi yang menandatangani perjanjian resmi.
“Potret ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah. Jangan sampai koperasi berhenti di tahap pendirian tanpa aktivitas usaha,” tegas Heni.
Mengacu Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, KDKMP wajib mengelola tujuh jenis gerai, yaitu kantor koperasi, sembako, pupuk, cold storage, gudang, logistik, serta apotek atau klinik. Selain itu, daerah diberikan keleluasaan menambah satu gerai berbasis kearifan lokal.
Heni menekankan, pemetaan potensi desa harus jadi dasar pengembangan usaha.
“Tidak semua desa cocok dengan usaha yang sama. Ada yang potensinya di sembako, ada yang di sektor gas, ada pula di bidang lain. Karena itu, kearifan lokal harus jadi dasar pengembangan,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah merevisi target nasional pembiayaan KDKMP tahun 2025 dari 16.000 koperasi menjadi 20.000 koperasi, dengan plafon pinjaman maksimal Rp3 miliar untuk setiap koperasi.
Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah koperasi terbanyak, Kaltim didorong mempercepat realisasi agar manfaat program segera dirasakan masyarakat.
“KDKMP bukan hanya membangun koperasi, tetapi membuka lapangan kerja baru. Sistem kemitraan yang terhubung dengan BUMN akan memastikan program ini berjalan transparan dan terukur,” pungkas Heni.
