metroikn, SAMARINDA – Dugaan penimbunan dan permainan harga LPG 3 kg di Samarinda mendapat respons keras dari DPRD Kota Samarinda.
Hal itu diungkapkan langsung oleh, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Saputra. Dirinya mengungkapkan tidak akan segan meminta pencabutan izin usaha bagi pelaku yang melanggar aturan.
“Kami akan melakukan inspeksi ke lapangan guna memastikan tidak ada penimbunan atau permainan harga. Apabila ditemukan pelanggaran, pencabutan izin usaha adalah konsekuensi yang harus diterima,” ungkap Samri. Senin (3/3/2025).
Lebih lanjut, Samri menilai Kelangkaan dan lonjakan harga LPG 3 kg di Samarinda diduga kuat disebabkan oleh ulah spekulan yang memanfaatkan selisih harga antara gas bersubsidi dan nonsubsidi. Samri menilai kondisi ini muncul akibat kebijakan harga yang tidak transparan, sehingga memberi peluang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan secara tidak wajar.
“Kebijakan harga yang tidak jelas membuka celah bagi spekulan untuk mempermainkan pasokan. Padahal sebelumnya distribusi gas bersubsidi ini berjalan lancar tanpa kelangkaan,” ucapnya.
Tak hanya itu, Samri juga menyoroti pernyataan Pertamina yang menyebutkan bahwa pasokan LPG 3 kg aman, namun fakta di lapangan masyarakat masih kesulitan mendapatkannya.
“Jika pasokan benar-benar aman, mengapa warga masih sulit mendapatkan LPG 3 kg? Kami curiga ada masalah dalam rantai distribusi yang perlu diusut tuntas,” jelasnya.
Sebagai langkah tegas, politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan pihaknya berencana memperkuat pengawasan distribusi LPG 3 kg dengan bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk melibatkan pihak kepolisian jika ditemukan indikasi penyelewengan.
“Kami tidak akan tinggal diam. Pengawasan akan ditingkatkan agar distribusi gas bersubsidi ini benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum nakal,” pungkasnya. (apr/metroikn)
