metroikn, SAMARINDA — Isu tenaga honorer yang gagal lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali jadi perhatian Komisi I DPRD Kota Samarinda.
Anggota Komisi I, Kamaruddin, menegaskan pentingnya pemerintah daerah bersama pusat menyiapkan solusi konkret agar para honorer yang terdepak tidak terjebak dalam jurang pengangguran.
“Ini bukan hanya di Samarinda, tetapi hampir merata di seluruh Indonesia. Karena memang ketentuannya sudah ditetapkan pemerintah pusat,” ujarnya saat dikonfirmasi Senin (14/7/2025).
Menurut Kamaruddin, situasi tersebut sangat ironis. Banyak tenaga honorer sudah puluhan tahun mengabdi di instansi pemerintahan, tetapi kini kehilangan pekerjaan setelah tak berhasil menembus kuota PPPK.
“Seharusnya ada mekanisme pemulihan. Kalau mereka sudah keluar dari status honorer untuk ikut PPPK tapi gagal, mestinya ada kebijakan transisi agar bisa kembali,” tegas politisi Partai NasDem itu.
Ia pun mengingatkan, bila tidak ada jalan keluar, risiko lonjakan pengangguran makin terbuka lebar. Padahal di sisi lain, tenaga honorer punya kontribusi nyata di lingkungan kerja pemerintahan.
“Untuk instansi pemerintah, harusnya ada kebijakan toleransi. Jangan sampai pengalaman mereka justru terbuang sia-sia hanya karena aturan teknis,” tutupnya.
Komisi I DPRD Samarinda mendorong kebijakan lebih adil agar nasib para honorer tidak terkatung-katung di tengah upaya pemerintah menekan angka pengangguran. (adv/metroikn)
