metroikn, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemrov Kaltim) memasuki tahun anggaran 2026 dengan tantangan fiskal yang jauh lebih berat. APBD yang tahun sebelumnya mencapai Rp21,74 triliun, kini harus dijalankan dengan kemampuan keuangan sebesar Rp15,15 triliun. Penurunan cukup tinggi ini mendorong pemerintah melakukan penataan ulang berbagai pos belanja.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa langkah efisiensi menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari. Seluruh pengeluaran yang tidak bersifat mendesak atau berdampak langsung pada pelayanan publik akan dipangkas.
“Kita lakukan penyesuaian di semua sektor, terutama pada belanja yang tidak prioritas. Perjalanan dinas menjadi salah satu yang langsung kita tekan,” jelas Rudy saat ditemui pada Rabu (3/12/2025).
Ia menyebutkan bahwa hampir semua organisasi perangkat daerah (OPD) harus menanggung pengurangan anggaran.
Pemprov mengonfirmasi pemotongan mencapai sekitar 66 persen dan diterapkan secara merata. Rudy meminta masyarakat memahami jika ada kegiatan atau program yang belum dapat dijalankan secara optimal.
“Dengan kondisi seperti ini, pasti ada program yang terdampak. Kami minta pengertian masyarakat,” ujarnya.
Meski fiskal tahun depan lebih ketat, Rudy menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menyentuh sektor-sektor fundamental seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Standar Pelayanan Minimum (SPM) dipastikan tetap terpenuhi.
Ia juga memastikan program unggulan seperti Gratispol (pendidikan dan kesehatan gratis) serta Jospol tetap berjalan. Untuk dua program utama tersebut, pemerintah telah mengamankan anggaran sekitar Rp2 triliun.
“Anggaran Gratispol sudah dialokasikan. Untuk pendidikan dan kesehatan gratis, kita siapkan kurang lebih dua triliun,” tegasnya.
Rudy memastikan penataan anggaran kali ini bukan sekadar pemotongan, tetapi langkah adaptif agar pelayanan publik tetap terjaga di tengah penurunan pendapatan daerah.
