metroikn, SAMARINDA – Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, Pemerintah Kota Samarinda mulai mengetatkan pengawasan terhadap potensi gejolak harga dan pasokan bahan pokok. Lonjakan permintaan di akhir tahun dipandang sebagai faktor utama yang bisa memicu kenaikan harga di luar kewajaran, sehingga pengendalian dilakukan lebih dini.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa seluruh rantai distribusi menjadi objek pemantauan, mulai dari distributor, agen, pasar tradisional, hingga ritel modern. Sejumlah komoditas dinilai perlu perhatian khusus, seperti beras, gula, cabai, dan ketersediaan BBM.
“Kita akan memonitor perkembangan harga agar tidak terjadi kenaikan yang tidak wajar,” ujar Andi Harun, Senin (8/12/25). Ia juga mengingatkan pelaku usaha untuk tidak bermain harga atau melakukan penimbunan yang kerap muncul ketika permintaan meningkat.
Pemkot menyiapkan dua pola pengawasan jelang Nataru. Pola tertutup dilaksanakan aparat kepolisian dan kejaksaan untuk menindak tegas potensi pelanggaran yang merugikan masyarakat. Sementara pola terbuka dilakukan melalui inspeksi pasar, pengecekan stok, dan opsi operasi pasar bila ditemukan indikasi kekurangan suplai.
Meski demikian, Andi menegaskan bahwa operasi pasar harus dilakukan secara terukur. “Operasi pasar yang tidak terukur berisiko menghambat perputaran barang dari pelaku usaha, yang pada akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Menurutnya, stabilitas pasokan dan harga harus dijaga seimbang agar tidak menekan pedagang maupun masyarakat. Karena itu, langkah pengendalian digelar secara bertahap, terkoordinasi, dan berbasis data lapangan.
Sepanjang Desember–Januari, Pemkot Samarinda bersama Forkopimda akan terus memantau dinamika harga untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. “Kami menargetkan kondisi tetap terkendali hingga memasuki Ramadan dan Idulfitri 2026, dengan menjaga agar gejolak harga maupun gangguan distribusi tidak mengganggu kebutuhan masyarakat,” tutup Andi Harun.
