metroikn, Penajam – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Hartono Basuki menyuarakan kekhawatiran terkait tahapan penyusunan pembahasan dalam draf RAPBD murni 2024 yang molor. Ini akibat terlambatnya penyajian draf terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2024 oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Penajam Paser Utara (PPU),
“Sementara proses penjelasan terkait sinkronisasi karena terdapat tambahan pendapatan pasca penyampaian nota keuangan menurutnya tidak mengganggu proses pembahasan,” ucap Hartono, Senin (20/11/2023).
Kata dia ada risiko bagi tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD PPU maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) jika tidak mampu membahas dan mencermati secara detail seluruh kegiatan yang ada.
“Tentu pertaruhannya, tidak cukup waktu untuk melakukan pembahasan nota kesepakatan. Dan pengesahan yang tidak tepat waktu di 31 November nanti. Dikhawatirkan kita bakal kena punishment,” timpalnya.
Kejadian seperti ini, lanjutnya, juga pernah dialami tim Banggar DPRD PPU pada beberapa tahun yang lalu.
“Ini jelas berisiko,” tegasnya.
Hartono Basuki berharap tim TAPD dapat segera menyelesaikan penjelasan supaya bisa dibahas bersama – sama secepatnya.
“Apalagi waktu kita sisa sekitar 10 hari untuk membahas seluruh kegiatan secara detail. Kalau kami tidak lakukan kerja – kerja secara masif, mustahil itu dapat terselesaikan,” tandasnya.
