metroikn, SAMARINDA – Sejumlah guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Samarinda menyampaikan keluhan terkait pencairan insentif tahap II dan III yang dinilai mengalami pengurangan jumlah penerima. Aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Kota Samarinda pada Senin, (3/11/25).
Berdasarkan data yang disampaikan, pada pencairan tahap I terdapat 508 pendidik PAUD yang menerima insentif. Namun pada tahap II dan III, jumlah tersebut menurun menjadi sekitar 349 orang. Hal ini diungkapkan oleh Penasehat PAUD Kota Samarinda, Heriati, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Heriati menyampaikan apresiasi kepada Komisi IV DPRD Samarinda yang telah membuka ruang dialog dengan para pendidik PAUD untuk mencari solusi bersama.
Menurutnya, persoalan utama yang terjadi adalah kurangnya sosialisasi mengenai regulasi baru yang berdampak pada rasionalisasi jumlah penerima insentif.
“Kami sangat berterima kasih karena DPRD sudah memfasilitasi pertemuan ini. Masalahnya, pada tahap II dan III ada pengurangan penerima insentif akibat adanya aturan baru, tapi sosialisasinya belum sampai secara menyeluruh ke kami,” ujarnya.
Ia menambahkan, insentif yang diberikan pemerintah sebesar Rp700 ribu per bulan menjadi tambahan penghasilan yang sangat berarti bagi para pendidik PAUD. Sebab, rata-rata gaji pokok mereka masih berada di kisaran Rp300 ribu hingga Rp600 ribu per bulan.
“Bagi kami, insentif ini sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari, ada yang digunakan untuk biaya sekolah anak atau membayar sewa rumah. Karena itu, ketika jumlah penerima dikurangi, kami ingin tahu alasan dan dasar penilaiannya,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, para pendidik PAUD meminta penjelasan secara terbuka terkait dasar pengurangan kuota penerima insentif, termasuk mekanisme penilaian, persyaratan administrasi, serta pertimbangan rasionalisasi yang digunakan oleh pihak terkait.
Menanggapi hal itu, Komisi IV DPRD Kota Samarinda menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik PAUD. DPRD juga memastikan bahwa proses penyaluran insentif akan dievaluasi agar berjalan lebih transparan, adil, dan tepat sasaran.
“Langkah ini menjadi awal dari perbaikan kebijakan penyaluran insentif di tahap berikutnya. Kami mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar memberikan perhatian lebih besar terhadap kesejahteraan para guru PAUD,” terang Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
