metroikn, SAMARINDA – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim) kini diperkuat dari sisi prosedur, pengawasan, dan standar keamanan pangan.
Hal ini ditegaskan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh pasca kasus keracunan massal di sejumlah daerah.
Rudy memastikan, sejauh ini Kaltim tidak mencatat kasus keracunan akibat MBG. Namun demikian, ia menekankan pengawasan mutu dan kualitas tetap harus dijaga.
“Insya Allah di Kaltim tidak ada kejadian seperti itu. Kita akan terus menjaga kualitas dan mutunya untuk anak-anak kita di seluruh wilayah,” ujar Rudy, Jumat (3/10/25).
Kasus makanan basi yang sempat dikeluhkan siswa SMA Negeri 13 Samarinda menjadi evaluasi penting. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim langsung turun mengecek dapur pengolahan dan prosedur distribusi makanan.
Evaluasi ini dilanjutkan dengan penguatan SOP (Standar Operasional Prosedur) pengelolaan makanan. Salah satunya melalui pelatihan penjamah makanan di berbagai kabupaten/kota, yang terbaru diikuti sekitar 150 petugas dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Samarinda.
Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, menegaskan bahwa setiap SPPG wajib mengantongi Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat ini merupakan standar resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjamin keamanan pangan MBG.
“Di Kaltim, kebutuhan minimal mencapai 371 unit SPPG. Saat ini baru tersedia 57 unit, sebagian sudah dibangun oleh pemerintah kabupaten/kota. Ke depan, tiap daerah ditargetkan bisa menambah minimal tiga SPPG,” ungkap Jaya.
Dengan dapur sehat berbasis SPPG yang tersertifikasi, pengawasan makanan akan lebih terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara higienitasnya.
Selain infrastruktur dan sertifikasi, pemerintah juga menyoroti kualitas menu MBG. Menu disusun dengan memperhatikan keseimbangan gizi karbohidrat, protein hewani, nabati, sayur, dan buah serta metode pengolahan higienis.
Pengawasan dilakukan secara berkala agar makanan yang sampai ke siswa tetap segar, aman, dan memenuhi kebutuhan energi untuk aktivitas belajar.
Pemprov Kaltim memastikan program MBG bukan sekadar menjaga ketahanan gizi, tetapi juga bagian dari strategi mencetak generasi sehat dan berkualitas.
“Meski ada sorotan nasional, program di Kaltim tetap kita jalankan dengan pengawasan berlapis dan peningkatan mutu berkelanjutan,” tegas Rudy Masud.
