metroikn, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, menilai pendangkalan Sungai Mahakam menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Samarinda dan sejumlah wilayah sekitarnya.
Ia menegaskan, pengerukan sungai perlu segera dilakukan agar aliran air kembali normal dan ancaman banjir dapat dikendalikan.
Menurut Rudy, persoalan banjir yang kerap terjadi bukan semata karena buruknya sistem drainase di kota, melainkan akibat perubahan elevasi air yang dipengaruhi pasang surut Sungai Mahakam. Kondisi ini diperparah oleh sedimentasi yang menumpuk dari hulu hingga muara sungai.
“Kalau air pasang, airnya naik dan tidak bisa mengalir ke laut. Akibatnya air tertahan, baru surut setelah dua jam. Jadi walaupun tidak hujan, bisa tetap banjir,” ujar Rudy, Kamis (30/10/25).
Rudy menjelaskan, kondisi Shallow Water Level (SWL) di muara Mahakam kini hanya mencapai kedalaman 3,8 meter jauh dari batas ideal agar air dapat mengalir lancar ke laut. Situasi ini membuat volume air meningkat saat pasang, menyebabkan genangan di sejumlah titik meski tanpa hujan deras.
“Pendangkalan ini yang menjadi masalah utama. Sedimentasi terjadi mulai dari hulu sampai ke muara, dan menumpuk di sana,” katanya.
Selain berdampak pada banjir, kondisi tersebut juga menghambat aktivitas pelayaran. Rudy mencontohkan, kapal tongkang berukuran 300 feet dengan draft 4,8 meter tidak dapat melintas, karena kedalaman sungai tidak mencukupi.
“Kapal hanya bisa membawa muatan maksimal sekitar 10 ribu ton. Padahal di daerah lain, seperti Kalimantan Selatan, tongkang 400 feet dengan kapasitas 16 ribu ton sudah bisa lewat,” jelasnya.
Gubernur menyebut, sudah hampir dua dekade Sungai Mahakam tidak pernah dikeruk. Padahal, pengerukan rutin sangat penting untuk menjaga kedalaman sungai agar fungsinya sebagai jalur air dan transportasi tetap optimal.
Sebagai perbandingan, Rudy menyinggung Sungai Kapuas di Kalimantan Selatan yang kini kembali berfungsi dengan baik setelah dilakukan pengerukan besar-besaran.
“Dulu kondisinya mirip dengan kita, dangkal dan sulit dilalui kapal besar. Setelah dikeruk, sekarang bisa dilewati tongkang 400 feet,” ungkapnya.
Rudy menilai, koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Kementerian Perhubungan perlu segera dilakukan untuk mencari langkah strategis mengatasi pendangkalan ini.
“Kita harus berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan agar ada langkah konkret,” tegasnya.
Meski begitu, ia menyadari bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, perlu dipertimbangkan opsi kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta agar proyek pengerukan Sungai Mahakam bisa segera terwujud.
“Masalahnya, hampir di seluruh kementerian tidak tersedia anggarannya. Karena itu, kita perlu mencari solusi, mungkin melalui kerja sama dengan pihak ketiga, atau memberi kewenangan langsung ke daerah untuk melaksanakannya,” pungkas Rudy.
