metroikn, SAMARINDA – Pemerintah pusat baru-baru ini mengumumkan langkah efisiensi anggaran yang signifikan, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak prioritas dan memfokuskan anggaran pada program-program strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Meski demikian, muncul kekhawatiran di kalangan beberapa pihak mengenai dampaknya terhadap kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memberikan klarifikasi dalam konferensi pers yang digelar di Balai Kota Samarinda pada Minggu malam (16/2). Andi Harun menegaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat cukup besar, langkah tersebut tidak akan mengganggu operasional pemerintahan dan pembangunan yang ada di daerah.
Andi Harun menjelaskan bahwa dalam kegiatan yang dihadiri oleh seluruh kepala daerah dari Partai Gerindra di Hambalang, mereka menerima arahan langsung dari Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, yang menjelaskan bahwa penghematan anggaran pemerintah pusat mencapai sekitar 750 triliun rupiah.
Meskipun jumlahnya sangat besar, Andi memastikan bahwa tidak ada kegiatan pemerintahan yang akan terganggu, terutama yang berkaitan langsung dengan operasi pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Pemotongan anggaran tersebut hanya berlaku pada belanja yang tidak prioritas, yang tidak berkaitan langsung dengan sektor vital pemerintahan,” ungkap Andi Harun.
Lebih lanjut, Andi Harun menjelaskan bahwa separuh dari anggaran yang berhasil dihemat akan digunakan untuk membiayai berbagai program strategis nasional, termasuk penguatan sektor pertahanan dan berbagai program pro-rakyat lainnya.
Sementara itu, separuh lainnya akan dialokasikan untuk mendanai proyek-proyek strategis yang diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang besar bagi negara.
“Pemerintah pusat berkomitmen untuk memperkuat ekonomi domestik tanpa ketergantungan pada pinjaman asing. Targetnya adalah membiayai sekitar 15 hingga 20 proyek strategis nasional, termasuk hilirisasi di sektor sumber daya alam yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian kita,” tegas Andi Harun.
Dengan demikian, Andi berharap masyarakat tidak perlu khawatir terkait dampak efisiensi anggaran ini. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut justru akan memperkuat perekonomian nasional dan memastikan bahwa pembangunan di daerah tetap berjalan sesuai dengan rencana.
Ke depan, ia yakin program-program pembangunan yang dijalankan akan tetap memberi manfaat langsung bagi masyarakat, meskipun ada penyesuaian dalam pengelolaan anggaran.
