metroikn, SAMARINDA – Dukungan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nomor urut 1, Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin, terus mengalir menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar 2024 yang dijadwalkan pada 19 April 2025.
Kali ini, dukungan datang dari tokoh berpengaruh di Kalimantan Timur, Hadi Mulyadi — mantan Wakil Gubernur Kaltim sekaligus politikus senior Partai Gelora. Dalam pernyataan terbuka yang disampaikan dengan gaya khas dan penuh metafora, Hadi menyatakan dukungannya secara lugas.
“Kalau malam lampu mati, jangan lupa nyalakan lilin. Kalau ada Aulia–Rendi, jangan pilih yang lain,” ucapnya. “Saya, Hadi Mulyadi, mengimbau kepada seluruh masyarakat Kutai Kartanegara untuk memilih pasangan nomor 1, Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin,” lanjutnya tegas.
Dukungan ini dinilai sebagai suntikan semangat bagi Aulia–Rendi. Sosok Hadi dikenal luas sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat akar rumput dan memiliki pengaruh kuat, terutama di kawasan hulu dan pesisir Kukar. Selain itu, latar belakangnya sebagai mantan pejabat provinsi turut memperkuat legitimasi dukungannya.
Duet Energi Muda dan Pengalaman
Pasangan Aulia–Rendi kerap dipandang sebagai perpaduan ideal antara semangat muda dan pengalaman dalam pemerintahan. Rendi Solihin merupakan petahana yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati, sementara Aulia Rahman Basri adalah salah satu perumus program “Kukar Idaman Terbaik” — program andalan Edi Damansyah, bupati sebelumnya yang tidak kembali mencalonkan diri.
Di lapangan, pasangan ini membawa sejumlah program unggulan, di antaranya:
– Beasiswa pendidikan lanjutan,
– Perbaikan infrastruktur desa berbasis partisipasi warga,
– Pengembangan sistem layanan kesehatan digital untuk wilayah pedalaman.
Dinamika Politik Makin Menguat
Masuknya Hadi Mulyadi dalam barisan pendukung mempertegas arah dukungan terhadap pasangan nomor urut 1. Kini, Aulia–Rendi bukan hanya didukung oleh tokoh lokal dan jaringan relawan, tetapi juga oleh figur politik berpengaruh dan jaringan partai di tingkat provinsi.
PSU ini merupakan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi dan menjadi penentu akhir dalam Pilkada Kukar 2024. Bagi Aulia dan Rendi, kontestasi ini bukan semata soal perebutan jabatan, melainkan tentang kelanjutan komitmen untuk membangun Kukar secara inklusif dan berkelanjutan. (*)
