metroikn, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan program pengendalian banjir, meski dihadapkan pada kebijakan penyesuaian dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun 2026.
Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPU Balikpapan, Jen Supriyanto, menjelaskan bahwa pengendalian banjir merupakan program jangka panjang yang memerlukan dukungan anggaran besar dan berkelanjutan. Namun, pihaknya akan tetap melanjutkan sejumlah kegiatan prioritas agar upaya mitigasi tetap berjalan.
“Kalau anggarannya berkurang, otomatis kegiatan juga harus disesuaikan. Tapi kami tetap fokus pada skala prioritas agar dampaknya tetap terasa bagi masyarakat,” ujar Jen, Senin (20/10/2025).
Ia menambahkan, salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama DPU adalah wilayah PGRI, Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan, yang kerap mengalami genangan air. Kondisi drainase di kawasan tersebut dinilai sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan pelebaran karena posisi bangunan di sisi kiri dan kanan saluran terlalu rapat.
“Salurannya sudah ada, tapi tidak bisa dilebarkan lagi karena bangunan warga sudah menempel di kiri-kanannya,” jelasnya.
Sebagai solusi, DPU tengah mempertimbangkan dua opsi teknis, yakni pembangunan bendungan pengendali (bendali) di bagian hulu dan rumah pompa pada jalur utama aliran air. Meski demikian, kajian rumah pompa baru dilakukan di kawasan Klandasan Kecil dan Klandasan Besar, sementara untuk wilayah Sepinggan masih dalam tahap perencanaan awal.
“Untuk rumah pompa, kajiannya masih di Klandasan. Sedangkan di Sepinggan, masih perlu analisis lebih lanjut,” terangnya.
Selain itu, rencana pembangunan bendali di kawasan belakang Polda Kaltim juga terus dibahas. Namun, prosesnya masih terkendala karena sebagian lahan yang direncanakan untuk pembangunan masih merupakan milik warga.
“Lokasinya di hulu, di belakang Polda, yang nantinya akan mengalir ke simpang Ruhui Rahayu. Masih perlu koordinasi dengan pemilik lahan,” tambah Jen.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, mengakui bahwa pemangkasan dana TKD akan berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah. Ia menyebutkan, pengurangan lebih dari 60 persen dari total dana transfer yang diterima Balikpapan membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian strategi pembangunan.
“Dari semula sekitar Rp1,8 triliun, Balikpapan hanya akan menerima sekitar Rp1,05 triliun setelah pemangkasan. Tentu ini mempengaruhi banyak sektor, termasuk infrastruktur,” ungkap Budiono.
Ia menambahkan, kondisi serupa juga dialami di tingkat provinsi, di mana dana transfer dari Pemprov Kaltim turun dari sekitar Rp300 miliar menjadi hanya Rp100 miliar. Meskipun demikian, DPRD mendorong agar Pemkot tetap mengedepankan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti penanganan banjir dan perbaikan saluran drainase.
“Yang penting, program prioritas untuk kepentingan masyarakat jangan sampai berhenti,” tegasnya. (adv/metroikn)
