SAMARINDA — Rencana pemerintah pusat menjadikan Indonesia sebagai lokasi uji coba vaksin tuberkulosis (TBC) menuai sorotan dari DPRD Kota Samarinda. Anggota DPRD Samarinda, Sani bin Husein, menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas mutlak sebelum program uji coba tersebut diterapkan di daerah.
“Saya tidak ingin warga Samarinda jadi bahan uji coba vaksin jika belum dipastikan tiga syarat utama: prosedurnya ketat, risikonya terpetakan, dan perlindungannya jelas,” tegas Sani, Kamis (10/7/2025).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mengingatkan, uji coba vaksin tidak bisa dilakukan sembarangan, apalagi tanpa analisis risiko yang komprehensif dan mitigasi yang memadai.
“Harus dipetakan dulu apa potensi efek sampingnya, bagaimana penanganannya, dan bagaimana informasi itu disampaikan ke masyarakat. Semua harus transparan dan tidak ada yang ditutup-tutupi,” jelasnya.
Sani menegaskan pula bahwa masyarakat harus dilibatkan secara sukarela dan tidak boleh ada unsur pemaksaan terhadap siapa pun, terutama anak-anak, orang tua, dan kelompok rentan lainnya.
“Uji coba tidak boleh dipaksakan. Keselamatan dan hak warga harus tetap dijunjung tinggi, siapa pun yang terlibat harus siap bertanggung jawab penuh jika terjadi sesuatu di luar dugaan,” tandasnya.
Sebagai informasi, Kementerian Kesehatan RI tengah menyiapkan Indonesia sebagai lokasi pengembangan vaksin TBC skala global. Berdasarkan data resmi, kasus TBC di Indonesia mengalami kenaikan dari 724.000 kasus pada 2022 menjadi 809.000 kasus pada 2023.
Dengan tingginya angka tersebut, Sani mendukung upaya pengendalian TBC, tetapi menegaskan agar prosedur uji coba benar-benar aman dan tidak merugikan warga.
“Jangan sampai niat baik pengendalian penyakit justru menimbulkan persoalan baru. Semua pihak harus menjalankan prosedur sesuai etika kesehatan dan perlindungan hukum,” pungkasnya. (adv/metroikn)
