metroikn, BERAU – Wacana Pemprov Kalimantan Timur untuk memindahkan jalan poros Tanjung Redeb menuju wilayah pesisir masih memunculkan banyak pertanyaan. Hingga kini, rencana tersebut belum pernah dipaparkan secara detail kepada pemerintah daerah maupun DPRD Berau.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, mengaku pihaknya belum menerima informasi jelas mengenai trase maupun kondisi medan jalur yang direncanakan. Menurutnya, seluruh aspek teknis masih samar.
“Kami tidak tahu jalurnya nanti jadi lebih dekat atau justru lebih jauh. Medannya rata atau menanjak juga belum pernah dipresentasikan. Jadi semua masih kabur,” ujarnya.
Ia menegaskan, meski jalan poros itu berada di bawah kewenangan provinsi, Pemkab Berau dan masyarakat tetap harus dilibatkan dalam tahap perencanaan. Apalagi jalur tersebut menjadi akses vital menuju kawasan wisata pesisir.
“Kami yang punya daerah seharusnya diberi tahu lebih dulu. Jangan sampai rute baru menimbulkan keluhan masyarakat maupun wisatawan,” tegasnya.
Subroto menilai kondisi jalan poros yang ada saat ini sudah sangat baik dan mampu menahan beban kendaraan besar. Karena itu, ia khawatir jalur baru tidak akan sekuat jalan eksisting bila dipaksakan pindah lokasi.
“Kalau alasannya lalu lintas terganggu, solusinya bisa membangun jembatan seperti di poros Suaran. Jalan tetap ada, kendaraan besar tetap bisa lewat tanpa hambatan, tanpa harus dipindah,” jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah warga pesisir juga telah menyampaikan keberatan atas wacana pemindahan jalan yang disebut melalui mekanisme tukar guling. Menindaklanjuti hal tersebut, DPRD Berau berencana mengagendakan rapat melalui Badan Musyawarah (Banmus).
“Nanti kita akan melibatkan perusahaan maupun Pemprov Kaltim dalam rapat dengar pendapat,” pungkasnya. (adv/metroikn)
