metroikn, SAMARINDA – Keterbatasan ruang fiskal pada tahun anggaran 2026 membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda harus mengerem pengembangan layanan transportasi. Dengan anggaran yang didominasi belanja rutin, Dishub nyaris tak memiliki ruang cukup untuk peningkatan pelayanan teknis di sektor lalu lintas dan transportasi publik.
Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, menyebutkan bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), total anggaran Dishub pada 2026 berada di kisaran Rp63 miliar. Namun, sebagian besar anggaran tersebut terserap untuk belanja wajib, mulai dari gaji dan tunjangan pegawai, pembayaran listrik Penerangan Jalan Umum (PJU), air, hingga kebutuhan operasional dasar lainnya.
“Anggaran yang tersisa untuk kegiatan teknis sangat terbatas. Untuk pemeliharaan bidang perhubungan, termasuk lalu lintas, hanya sekitar Rp1 miliar per tahun,” ujar Manalu, Selasa (13/1/2026).
Kondisi ini, menurutnya, berpotensi berdampak langsung pada kualitas layanan publik. Sektor PJU dan pengoperasian lampu lalu lintas di sejumlah persimpangan menjadi layanan yang paling rentan terdampak apabila tidak ada penambahan anggaran.
“Kalau tidak ada tambahan, potensi gangguan layanan tetap ada dan sulit dihindari,” katanya.
Manalu menjelaskan, dalam dokumen perencanaan daerah seperti Nota Kesepakatan Perencanaan Daerah (NKPD), Dishub Samarinda sejatinya telah mengusulkan berbagai program strategis. Salah satunya pengadaan angkutan umum massal yang diproyeksikan menjadi solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di Samarinda.
Namun, dengan kondisi keuangan daerah yang masih dibayangi kebijakan efisiensi, sebagian besar program tersebut belum dapat direalisasikan.
“Usulan program cukup banyak, tapi kemampuan anggaran daerah saat ini masih terbatas,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan fiskal, Dishub Samarinda mulai melirik potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor transportasi sungai. Penataan bui-bui atau tambatan kapal di kawasan Harapan Baru dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Saat ini, sektor tersebut menyumbang sekitar Rp80 juta per bulan atau hampir Rp1 miliar per tahun. Nilai itu dinilai masih bisa ditingkatkan apabila penataan dilakukan sesuai ketentuan teknis dan didukung perbaikan fasilitas dermaga.
“Kalau bui-bui ditata dengan baik dan infrastrukturnya diperbaiki, potensi PAD bisa lebih besar,” ungkap Manalu.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Dishub Samarinda menegaskan tetap berupaya menjaga layanan dasar transportasi dan lalu lintas agar tetap berjalan. Di sisi lain, pemerintah daerah berharap ke depan tersedia ruang fiskal yang lebih longgar untuk mendukung peningkatan keselamatan dan kualitas layanan transportasi di Kota Samarinda.
