metroikn, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mulai menata ulang sistem transportasi kota sebagai bagian dari upaya menciptakan layanan angkutan umum yang efisien, aman, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari penyusunan Rencana Induk Jaringan Transportasi (RIJT) Kota Balikpapan.
Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan dan verifikasi terhadap seluruh armada angkutan kota (angkot) yang masih beroperasi. Dari hasil pengecekan terakhir, hanya sekitar 315 unit yang dinilai masih layak jalan berdasarkan hasil uji KIR, kondisi kendaraan, serta kelayakan pengemudi.
“Dari total unit yang ada, hanya sekitar 315 angkot yang memenuhi syarat laik jalan. Data ini menjadi dasar kami dalam menyusun arah kebijakan transportasi publik yang lebih efektif dan terintegrasi,” ujar Fadli, Senin (20/10/2025).
Sebagai bagian dari reformasi transportasi, Dishub juga menyiapkan program sertifikasi dan pelatihan bagi pengemudi angkot. Program ini akan dilakukan bersamaan dengan sosialisasi arah kebijakan transportasi kota yang baru, agar para pengemudi dapat beradaptasi dengan sistem pelayanan yang modern dan terencana.
“Beberapa unit angkot nantinya akan dialihfungsikan. Ada yang diarahkan menjadi angkutan wisata menuju destinasi unggulan di Balikpapan, ada yang khusus untuk antar-jemput pelajar, serta layanan angkutan dini hari untuk mendukung aktivitas perdagangan dan logistik,” jelasnya.
Selain itu, Dishub juga menyiapkan konsep angkot sebagai angkutan feeder yang akan terhubung langsung dengan layanan transportasi massal Balikpapan City Trans (Bacitra). Skema pembayaran akan diarahkan menuju sistem digital agar seluruh layanan dapat terintegrasi dalam satu jaringan transportasi kota, serupa dengan model JakLingko di Jakarta.
Untuk memperkuat rancangan tersebut, Dishub Balikpapan telah melakukan studi banding ke beberapa kota, termasuk Solo dan Jakarta, guna mempelajari implementasi sistem transportasi terpadu berbasis digital serta pola subsidi pengemudi berbasis jarak tempuh.
“Kami tidak bisa langsung meniru sepenuhnya, karena kondisi tiap kota berbeda. Namun, prinsip integrasi dan efisiensi tetap menjadi acuan utama. Kami berharap RIJT segera rampung agar pemerintah memiliki data akurat mengenai kebutuhan transportasi, baik jumlah angkot, bus, maupun moda daring,” tutur Fadli.
Penataan sistem transportasi ini diharapkan dapat menjadi tonggak bagi Balikpapan menuju kota yang lebih ramah mobilitas, dengan pelayanan transportasi publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan warganya. (adv/metroikn)
