metroikn, SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan pengawasan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus berjalan lebih ketat.
Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan paket makanan yang diterima siswa benar-benar aman, higienis, dan sesuai kebutuhan gizi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menekankan bahwa kesehatan siswa adalah prioritas utama.
Ia mengingatkan, sekecil apa pun kelalaian dalam pengolahan maupun distribusi dapat menimbulkan risiko besar.
“Kalau sampai ada siswa sakit akibat MBG saja itu sudah masalah serius, apalagi kalau fatal. Karena itu, pengawasan harus benar-benar dijalankan dengan disiplin,” tegas Armin, Jumat (3/10/25).
Armin menyebut salah satu titik rawan ada pada proses distribusi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang berfungsi sebagai dapur pengolah sekaligus penyalur makanan ke sekolah-sekolah.
“Kalau terlambat dua sampai tiga jam saja, kualitas makanan bisa turun dan tidak nyaman lagi untuk dikonsumsi. Ini yang paling harus dijaga,” jelasnya.
Selain distribusi, perhatian juga diarahkan pada siswa dengan alergi makanan tertentu. Armin meminta sekolah serta pengelola MBG untuk mendata siswa dengan kebutuhan khusus agar mereka tidak menerima makanan yang berisiko bagi kesehatan.
“Jangan sampai siswa dipaksa makan makanan yang tidak cocok. Kalau ada yang tidak bisa makan, jangan dimarahi. Semua anak punya kebutuhan berbeda, dan itu harus dihormati,” ujarnya.
Disdikbud Kaltim menegaskan evaluasi MBG tidak hanya menyasar dapur pengolahan, tetapi juga kualitas menu, pola distribusi, serta kenyamanan siswa.
Langkah ini diharapkan mampu menutup celah risiko sekaligus menjaga tujuan utama program, yaitu menghadirkan makanan sehat dan bergizi bagi peserta didik.
“Program ini baik, tapi pelaksanaannya harus benar-benar rapi. Karena yang kita layani adalah anak-anak kita sendiri, masa depan Kaltim,” pungkas Armin.
