metroikn, SAMARINDA – Suasana di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur memanas pada Jumat (25/7/2025), ketika puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa menuntut pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Massa aksi berangkat dari Taman Samarendah, lokasi yang dijadikan titik kumpul sebelum melakukan konvoi motor menuju lokasi demonstrasi. Setibanya di depan kantor gubernur, para mahasiswa langsung membentangkan spanduk, berorasi secara bergantian, hingga membakar ban bekas sebagai bentuk simbolik protes.
Koordinator aksi, Faisal Hidayat, dalam orasinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi kebijakan pemerintah. Ia menekankan bahwa praktik KKN merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi dan merusak tatanan demokrasi.
“Pemerintah wajib transparan dan akuntabel. Kami menolak adanya praktik kotor yang selama ini diduga terjadi di lingkup Pemprov Kaltim. Kaltim harus bersih dari KKN,” tegas Faisal.
Dalam selebaran yang dibagikan kepada publik dan awak media, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satu isu yang disoroti adalah dugaan adanya pengambilan fee atau “uang proyek” oleh oknum tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Menurut mereka, praktik tersebut melibatkan operator lapangan berinisial BR yang kemudian dikaitkan dengan pejabat berinisial H. AMAK Kaltim mendesak agar Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur turun tangan menyelidiki dugaan tersebut.
Tak hanya itu, massa juga menyoroti indikasi kolaborasi antara perusahaan yang dekat dengan lingkungan Pemprov dan terpidana kasus pajak, Rafael Alun. Salah satu orator, Rijal, menyebut bahwa kolaborasi semacam ini berpotensi merusak integritas pengelolaan pajak daerah.
“Ketika pejabat tinggi daerah menjalin kerja sama dengan terpidana kasus pajak, itu sudah sangat membahayakan. Ini harus diusut sampai ke akar-akarnya,” ujar Rijal dalam orasinya.
