Demi Pemerataan Pembangunan, DPRD Berau Minta Pemprov Kaltim Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak

DPRD BERAU24 Dilihat

metroikn, BERAU – Kerusakan sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di wilayah Kabupaten Berau mendapat sorotan dari DPRD setempat. Kondisi jalan yang rusak parah dinilai telah menghambat mobilitas warga dan kegiatan ekonomi antarwilayah.

Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, meminta Pemprov Kaltim agar memberikan perhatian lebih terhadap perbaikan jalan provinsi yang melintasi Bumi Batiwakkal. Ia menegaskan bahwa akses jalan tersebut berperan penting sebagai penghubung antar-daerah di wilayah utara Kalimantan Timur.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Pemprov terkait persoalan ini, karena beberapa ruas jalan yang rusak memang menjadi tanggung jawab mereka,” ujar Subroto, Jumat (31/10/2025).

Menurutnya, keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kaltim di Berau seharusnya dapat menjadi ujung tombak percepatan penanganan kerusakan jalan. Ia berharap UPTD dapat segera melakukan pemeliharaan agar tidak semakin parah.

“Meski kewenangan ada di provinsi, tapi yang merasakan dampaknya adalah masyarakat Berau. Karena itu, kami minta agar langkah cepat bisa dilakukan,” tegasnya.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, meskipun tanggung jawab utama berada di tingkat provinsi, Pemerintah Kabupaten Berau tetap berupaya mengambil langkah antisipatif. Salah satunya dengan melakukan perbaikan sementara pada jalan-jalan alternatif yang digunakan warga ketika jalur utama tidak dapat dilalui.

“Untuk jalan alternatif, kami dari pemerintah daerah menyiapkan agar tetap bisa dilalui. Meskipun kondisinya masih seadanya, paling tidak mobilitas masyarakat tetap terjaga,” jelasnya.

Subroto menegaskan, peningkatan kualitas infrastruktur jalan bukan hanya urusan teknis, tetapi bagian penting dari upaya pemerataan pembangunan di daerah. Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dapat diperkuat, agar pelayanan publik dan kegiatan ekonomi masyarakat tidak terganggu.

“Kalau akses jalan baik, otomatis distribusi barang dan aktivitas masyarakat juga lancar. Ini yang harus jadi perhatian bersama,” pungkasnya. (adv/metroikn)