metroikn, SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar debat pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Rabu (23/10/2024) malam, di Samarinda, Kaltim.
Debat ini menjadi ajang penting bagi masyarakat Kaltim untuk menilai visi dan misi dari empat pasangan calon yang berlaga di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim 2024.
Debat dibuka dengan pemaparan visi dan misi dari setiap pasangan calon. Pada segmen kedua dan ketiga, para kandidat diuji dengan pertanyaan kritis dari panelis untuk menggali lebih dalam gagasan mereka mengenai pembangunan daerah.
Diskusi antara para kandidat menghiasi segmen keempat dan kelima, sebelum akhirnya ditutup dengan
penyampaian closing statement dari masing-masing pasangan calon, serta memberikan ajakan kepada masyarakat Kaltim untuk memilih mereka di hari pemungutan suara nanti pada segmen keenam.
Meski para simpatisan bersemangat menyuarakan dukungan untuk calon jagoan mereka, suasana tetap terkendali.
Dua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Kalimantan Timur mengemukakan pendapat terkait isu perlambatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi salah satu topik yang ditanyakan oleh panelis dalam debat perdana Pilkada Kaltim 2024.
Para kandidat gubernur dan wakil gubernur Kaltim memberikan tanggapan berbeda terkait peran daerah dalam menyikapi perlambatan proyek strategis nasional tersebut.
Calon gubernur Kaltim nomor urut 1, Isran Noor menegaskan bahwa pembangunan IKN sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Menurutnya, mempertanyakan strategi pembangunan IKN kepada gubernur bukanlah hal yang tepat.
“Kalau tanya strateginya, strateginya dari pemerintah pusat. Jangan ditanyakan ke gubernur,” ujar Isran, dalam siaran langsung debat perdana Pilkada Kaltim 2024 di YouTube KPU Kalimantan Timur, Rabu (23/10/2024).
Isran menyebutkan, gubernur hanyalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dan bertugas membantu penyelenggaraan program-program nasional, termasuk IKN.
“Jika menanyakan tentang strategi bukan ke gubernur, gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat yang membantu di penyelenggaran program-program nasional,” ujar Isran.
Berbeda dengan Isran dan Hadi, calon gubernur Kaltim nomor urut 2, Rudy-Seno melihat pentingnya peran sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung keberlangsungan pembangunan IKN.
Menurutnya, sebagai penyangga utama IKN, Kalimantan Timur harus memiliki hubungan yang erat dan sinkron dengan pemerintah pusat.
“Gubernur itu adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Kita harus sinergi. Jangan sampai warga Kaltim memilih gubernur yang tidak sinkron dengan pemerintah pusat,” ujar Rudy.
Ia menambahkan bahwa IKN adalah sebuah anugerah besar bagi Kaltim yang harus dimanfaatkan secara optimal. Rudy juga menekankan pentingnya memperbaiki infrastruktur, khususnya akses jalan menuju IKN, dengan menggunakan APBD Kaltim yang besar.
“APBD kita sangat besar, mestinya jalan menuju IKN dipermudah, kalau perlu dibangun dua jalur agar (akses) IKN cepat, bisa langsung ke IKN,” terangnya. (ta/metroikn)
