metroikn, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim), Seno Aji membeberkan hasil kepastian pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima daerah setelah pertemuan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud bersama 17 gubernur lainnya dengan Menteri Keuangan RI beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, DBH yang diterima Kaltim ditetapkan sebesar Rp1,6 triliun.
Seno mengatakan bahwa jumlah tersebut telah final ditetapkan, namun pihaknya mendapat kabar baik dari Menteri Keuangan.
“Ada informasi dari Pak Menteri Keuangan bahwa pertambahan dari anggarannya akan dilakukan di kuartal pertama tahun 2026. Sehingga di antara bulan Februari atau Maret ke depan, itu akan terjadi penambahan DBH yang dijanjikan oleh Pak Menteri Keuangan,” ujarnya, Jumat (17/10/25).
Kendati demikian, Pemprov Kaltim tidak ingin hanya bergantung pada kabar tersebut. Seno menjelaskan, pihaknya juga terus berupaya menagih kekurangan pembayaran DBH yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2023.
“Kita tagih dan Insha Allah di bulan November ini akan keluar lagi,” ucapnya.
Ia mengakui, meski ada tambahan DBH dan potensi pembayaran kurang bayar, jumlahnya masih belum cukup untuk menutup target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai sekitar Rp3 triliun.
Karena itu, pemerintah provinsi berkomitmen untuk meningkatkan PAD melalui penguatan potensi ekonomi daerah.
“Kita tidak boleh berpangku tangan pada DBH, kita tingkatkan PAD-nya,” tegasnya.
Seno juga menambahkan, pengurangan DBH berdampak langsung pada alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim.
Ia mendorong agar setiap daerah mampu meningkatkan pendapatan masing-masing tanpa hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat.
“Nanti kita diskusi mana-mana kegiatan yang bisa kita gabungkan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” tutupnya.
