MetroIkn, Samarinda – Transportasi sungai yang menjadi urat nadi distribusi barang dan penumpang di Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menuju Samarinda untuk sementara waktu terganggu.
Sejak 24 Januari 2026, kapal penumpang sekaligus pengangkut sembako pada rute tersebut tidak dapat beroperasi akibat terhentinya pasokan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Gangguan operasional ini terjadi karena rekomendasi penggunaan BBM bersubsidi yang menjadi syarat pengisian belum diterbitkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Akibatnya, sejumlah pengusaha kapal tidak memiliki akses BBM untuk menjalankan armada mereka.
Salah satu pengusaha kapal di Melak, H Sopiansyah, menjelaskan bahwa penghentian operasional kapal bukan disebabkan aksi mogok, melainkan murni karena ketiadaan BBM bersubsidi.
Ia menegaskan, penggunaan BBM non-subsidi tidak memungkinkan lantaran biaya operasional yang jauh lebih tinggi.
“Selama ini kapal bergantung pada BBM bersubsidi. Kalau pasokan terhenti, otomatis kapal tidak bisa jalan,” ujarnya di Sendawar.
Sopianyah menerangkan, sebelumnya rekomendasi BBM bersubsidi cukup dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Namun, seiring perubahan regulasi, kewenangan penerbitan rekomendasi tersebut kini berada di bawah BPH Migas, sehingga proses menjadi lebih panjang.
Lambannya penerbitan rekomendasi itu berdampak langsung pada ketersediaan BBM bagi angkutan sungai. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius, mengingat distribusi logistik di wilayah Kubar hingga Mahakam Ulu masih sangat bergantung pada jalur sungai.
Ia mengingatkan, apabila persoalan tersebut tidak segera dituntaskan, masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Terhambatnya arus barang berpotensi memicu kelangkaan sembako dan mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok di daerah pedalaman.
“Kalau distribusi terhenti, dampaknya pasti ke masyarakat. Harga bisa melonjak karena barang tidak masuk,” pungkasnya.
