metroikn, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mulai menyiapkan peta jalan (roadmap) pelaksanaan program Wajib Belajar 13 Tahun secara bertahap. Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh anak di Balikpapan, termasuk di wilayah pinggiran, mendapatkan hak pendidikan yang tuntas dan berkelanjutan.
Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, mengatakan pendataan anak-anak usia sekolah menjadi langkah awal yang kini sedang digencarkan, khususnya di kawasan Balikpapan Utara dan Timur yang masih berpotensi menghadapi kasus putus sekolah.
“Kami ingin semua anak di Balikpapan, tanpa terkecuali, bisa menamatkan pendidikan hingga jenjang menengah atas. Selain itu, kami juga menyiapkan jalur pendidikan nonformal bagi mereka yang tidak sempat menyelesaikan sekolah formal,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Disdikbud memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha dan industri melalui skema link and match. Pola ini menghubungkan satuan pendidikan kejuruan (SMK) dengan kebutuhan tenaga kerja di kawasan industri Kariangau dan pelabuhan.
“Harapannya, lulusan Balikpapan tidak hanya berijazah, tetapi memiliki keterampilan yang langsung bisa diterapkan di dunia kerja,” jelas Irfan.
Selain memperluas akses pendidikan, Pemkot juga menaruh perhatian pada peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Disdikbud, Muhaimin, menegaskan bahwa keberhasilan program wajib belajar tidak lepas dari peran guru sebagai ujung tombak pembelajaran.
“Guru memikul tanggung jawab besar dalam mencetak generasi unggul. Karena itu, peningkatan kesejahteraan dan fasilitas pendidikan menjadi prioritas,” ujarnya.
Disdikbud juga menggandeng berbagai pihak — mulai dari Forum Komite Sekolah, organisasi keagamaan, hingga lembaga CSR perusahaan — untuk memperkuat fasilitas dan pembiayaan pendidikan. Sejumlah perusahaan sektor energi dan migas turut berkontribusi lewat program beasiswa dan pembangunan ruang belajar baru.
“Pada 2024 lalu, sekitar 1.250 siswa menerima bantuan pendidikan dari APBD maupun dana CSR. Tahun ini, kami targetkan meningkat menjadi 1.800 siswa penerima manfaat,” tambah Irfan.
Sementara itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan bahwa program Wajib Belajar 13 Tahun bukan hanya tentang memperpanjang masa belajar, tetapi juga transformasi pendidikan agar lebih kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman.
“Anak-anak sekarang hidup di era digital. Karena itu, pendidikan harus menanamkan literasi teknologi, etika digital, serta keterampilan abad ke-21. Kita ingin mereka menjadi generasi yang tangguh dan inovatif,” kata Rahmad.
Menurutnya, arah kebijakan pendidikan di Balikpapan selaras dengan misi pembangunan daerah yang menempatkan manusia sebagai pusat pertumbuhan. Program Wajib Belajar 13 Tahun diharapkan menjadi pondasi menuju Balikpapan sebagai Kota Layak Anak dan Kota Pendidikan Unggul.
Rahmad pun mengajak masyarakat berperan aktif mendukung program ini dengan memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah. Pemerintah, lanjutnya, telah menyiapkan berbagai skema bantuan, mulai dari subsidi biaya pendidikan hingga dukungan psikososial bagi siswa yang terdampak pandemi.
“Kami ingin memastikan tidak ada anak Balikpapan yang tertinggal. Pendidikan adalah hak dasar, dan tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkannya,” tutupnya. (adv/metroikn)
