metroikn, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) meluncurkan tiga inovasi layanan digital dalam rapat High Level Meeting (HLM) TP2DD yang digelar pada Rabu, 2 Juli 2025. Kegiatan yang dipimpin Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo ini dihadiri oleh jajaran pimpinan OPD, perwakilan Bank Indonesia, serta pihak perbankan.
Dalam rapat yang berlangsung di Balikpapan, TP2DD secara resmi meluncurkan SP2D Online Kota Balikpapan, Mobil Layanan Pajak Daerah, serta perluasan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui Aplikasi Kontengen. Aplikasi tersebut kini tidak hanya tersedia di Google Play tetapi juga dapat diunduh di App Store.
“Pemerintah Kota Balikpapan bersama seluruh anggota TP2DD berkomitmen penuh mendukung perluasan digitalisasi daerah dan menguatkan Balikpapan sebagai kota digital. Harapannya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa terus meningkat melalui kanal pembayaran digital atau non tunai,” ungkap Bagus Susetyo dalam sambutannya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Wahyu Setyoko, menambahkan bahwa digitalisasi transaksi daerah menjadi salah satu program prioritas nasional yang sejalan dengan misi Asta Cita menuju visi Indonesia Emas 2045. “Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan,” tegasnya.
Hingga Mei 2025, pertumbuhan ekosistem pembayaran digital di Balikpapan menunjukkan tren positif. Pengguna QRIS di Kaltim tercatat mencapai 812.502 pengguna, tumbuh 7,7 persen dibanding Mei 2024. Dari sisi volume, transaksi QRIS di Balikpapan pada Mei 2025 mencapai 4,5 juta transaksi atau melonjak 128,88 persen secara tahunan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menekankan pentingnya sinergi lintas OPD, bank RKUD, serta peran masyarakat untuk mewujudkan ekosistem digital yang berkelanjutan. “Pemerintah daerah memegang peran sentral dalam memetakan roadmap, membangun regulasi, dan menyiapkan infrastruktur IT yang andal,” jelasnya.
Berdasarkan hasil HLM TP2DD, beberapa langkah percepatan akan dilakukan, seperti pilot project retribusi digital di sektor pasar dan parkir, optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk belanja daerah, edukasi literasi digital kepada masyarakat, serta sosialisasi kebijakan P2DD melalui berbagai kanal termasuk gerai pajak di event dan media sosial.
Pemerintah Kota Balikpapan berharap upaya ini dapat mendukung tercapainya target digitalisasi pendapatan dan belanja daerah, serta mengakselerasi transformasi Balikpapan sebagai salah satu pionir kota digital di Indonesia.
