metroikn, SAMARINDA – Isu dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kembali mencuat di Kalimantan Timur. Kali ini, Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menyuarakan keresahan atas sejumlah kasus yang dinilai mencederai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih.
Melalui Koordinator Lapangan, Faisal Hidayat, AMAK Kaltim menyampaikan sederet persoalan yang kini tengah menjadi perhatian, mulai dari dugaan penggelapan pajak oleh PT BKE, indikasi praktik nepotisme dalam proses seleksi jabatan direktur utama sejumlah perusahaan daerah (Perusda), hingga keberadaan sosok berpengaruh yang disebut sebagai “penguasa bayangan” di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Kalau sudah merasa dekat dengan kekuasaan lalu seenaknya mengatur semua, ini sudah melampaui batas. Sangat meresahkan,” ungkap Faisal saat dikonfirmasi, Rabu (23/7/2025).
Ia juga mempertanyakan kondisi pemerintahan yang seolah-olah dikendalikan oleh figur tidak resmi yang justru lebih dominan dari pejabat terpilih. “Kaltim bukan milik pribadi atau golongan tertentu. Pemerintahan harus berjalan berdasarkan aturan, bukan relasi keluarga,” tegas mahasiswa Fakultas Hukum itu.
Dalam pernyataannya, Faisal juga menyinggung soal renovasi gedung DPRD Kaltim yang dianggap janggal dan menimbulkan kecurigaan publik. Ia mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim agar memeriksa pelaksanaan proyek tersebut, termasuk sumber anggarannya dan keterlibatan pihak kontraktor.
“Ruangan dewan saja dibedakan-beda, ada yang terlihat mewah, ada yang biasa saja. Ini menunjukkan adanya potensi penyimpangan yang patut ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya.
AMAK Kaltim juga menyoroti dugaan manipulasi pajak oleh PT BKE yang dinilai sebagai bentuk kejahatan terang-terangan, terlebih jika perusahaan tersebut memiliki hubungan dekat dengan elit penguasa di daerah.
Sebagai bentuk respons atas berbagai temuan dan dugaan tersebut, AMAK Kaltim akan menggelar aksi damai pada Jumat, 25 Juli 2025, yang akan berlangsung di dua titik, yaitu depan Kantor Gubernur Kaltim dan Kejaksaan Tinggi Kaltim. Diperkirakan sekitar 100 peserta akan terlibat dalam aksi tersebut.
“Kami ingin tunjukkan bahwa masyarakat, terutama mahasiswa, tidak tinggal diam. Ini bentuk kepedulian agar Kaltim bersih dari KKN,” pungkas Faisal.