MetroIKN, Kutai Kartanegara – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Rinda Desianti, menyoroti tren positif terkait peningkatan keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan, khususnya di level kepala desa.
Rinda menegaskan pentingnya keterwakilan perempuan dalam pembangunan di berbagai sektor, terutama di bidang politik.
Ia menggarisbawahi bahwa kebijakan yang mewajibkan partai politik untuk memberikan porsi minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam struktur partai dan daftar calon legislatif (caleg) masih belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.
“Kebijakan ini sudah ada, namun sayangnya belum semua partai politik melaksanakan secara maksimal,” ujar Rinda, Kamis (21/11/2024).
Ia melihat potensi besar yang dimiliki perempuan di Kukar, mengingat tingkat partisipasi perempuan di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan sosial, sangat tinggi.
Namun, hal itu belum tercermin dalam jumlah perempuan yang menduduki posisi strategis di ranah politik dan pemerintahan.
Meski begitu, Rinda menyampaikan bahwa ada tren positif yang menggembirakan terkait keterlibatan perempuan di level kepemimpinan desa. Ia mengungkapkan bahwa jumlah kepala desa perempuan di Kukar mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Dulu hanya ada di bawah 10 kepala desa perempuan, sekarang hampir 20 orang yang menduduki posisi tersebut. Ini merupakan fenomena yang menggembirakan dan perlu kita apresiasi,” tambahnya.
Rinda berharap tren ini terus berlanjut, dengan semakin banyak perempuan yang berani mengambil posisi penting di berbagai sektor.
Menurutnya, regenerasi kepemimpinan perempuan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan peran perempuan dalam pembangunan.
“Jumlah perempuan banyak, tetapi yang menonjol di Kukar masih sedikit. Kita perlu proses regenerasi yang kontinu agar perempuan-perempuan ini bisa menggantikan posisi-posisi penting di masa depan,” katanya.
Selain itu, Rinda juga menekankan pentingnya peran DP3A Kukar dalam memberdayakan perempuan, terutama dalam mendorong mereka untuk tidak hanya terlibat di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tetapi juga aktif dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor pembangunan.
“Perempuan di Kukar sudah banyak yang terlibat di sektor UMKM, tetapi keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan masih kurang. Inilah yang perlu kita garap lebih serius ke depannya,” tegas Rinda.
Forum sosialisasi ini diharapkan dapat memotivasi lebih banyak perempuan di Kukar untuk terlibat dalam pembangunan, terutama dalam bidang politik dan kepemimpinan.
Melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, diharapkan tercipta kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta mendorong kemajuan bagi seluruh masyarakat. (adv)
