metroikn, Samarinda – Rotasi 8 kepala dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang ditempuh Penjabat (Pj) Gubernur, Akmal Malik, menuai dukungan masyakarat.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Gerakan Masyarakat Kaltim-IKN Nusantara yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Antara lain, Komite Transparansi Pembangunan (KTP), Laskar Kebangkitan Kutai (LKK), Barisan Oposisi Rakyat Nasional dan Elaborasi Organisasi, Himpunan Mahasiswa Kaltim, Pemuda Dayak Bersatu, KNPI Kaltim, Kosgoro 1957 Kaltim dan Lembaga Keroan Kutai.
Administrator Utama KTP, Denny Ruslan, meyakini keputusan oleh Pj Gubernur sangat berdasar. Satu di antara faktornya mengenai penurunan kinerja pejabat.
Jauh sebelum itu, kata dia, beberapa pegiat anti korupsi mengamati banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kinerja buruk, salah satunya yakni dianggap melakukan pemborosan anggaran.
“Berangkat (dinas luar) terus, tidak ada di kantor. Masyarakat mau berurusan jadi susah,” cetus Denny, Sabtu (30/3/2024).
Di saat yang hampir bersamaan, menurutnya, tidak terlalu banyak perubahan yang terasa di Bumi Etam. Kondisi tersebut mengindikasikan banyaknya ASN Pemprov Kaltim yang hanya berleha-leha akibat kekosongan pemimpin definitif.
Justru di sinilah kesempatan Akmal Malik sebagai Pj Gubernur untuk menunjukan kemampuannya. Mengingat pula, tugas Pj Gubernur Kaltim tidak sekadar mempersiapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Kalau dia hanya mempersiapkan pilkada saja, tidak perlu ada Pj. Kenapa enggak (masa jabatan) Gubernur diperpanjang,” jelasnya.
Maka dari itu, Masyarakat Kaltim-IKN Nusantara menilai Pj Gubernur sudah bersikap tepat untuk melakukan rotasi pejabat. Sebab pergeseran merupakan konsekuensi lumrah terhadap pejabat dengan kinerja kurang baik.
Pernyataan tersebut sebenarnya telah disampaikan dalam aksi damai yang digelar Masyarakat Kaltim-IKN Nusantara pada Senin (25/3/2024) lalu. Lanjut Denny, gerakan ini semata-mata demi pembangunan Kaltim yang lebih baik.
“Jadi kami mendesak, kalau (ASN) kinerjanya negatif silahkan diperbaiki. Tidak masalah untuk memperbaiki kinerja dan menyokong IKN,” tegasnya.
Meski demikian, Denny menghormati pihak yang berbeda sikap dengannya. Hanya saja, Masyarakat Kaltim-IKN Nusantara mengkhawatirkan sikap penentangan terhadap kebijakan rotasi akan berdampak pada strategi kerja Akmal Malik. Padahal bisa saja, Pj Gubernur pada prinsipnya bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Jangan karena adanya mutasi, mereka yang nyaman duduk di jabatan tertentu itu tidak memikirkan masyarakat dan berleha-leha. Kami minta Pj Gubernur jangan ragu ambil sikap,” serunya.
Mewakili Masyarakat Kaltim-IKN Nusantara, Denny menegaskan bahwa tidak ada kepentingan politik dibalik dukungan tersebut. Pihaknya hanya menilai bahwa apa yang dilakukan Akmal Malik bertujuan membela kepentingan masyarakat.
“Sekali lagi kami tidak ada kepentingan politik. Kami bukan bagian dari orang-orang yang akan maju. Hanya mendukung kerja pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah,” pungkasnya.
