metroikn, Samarinda – Harga beras di sejumlah pasar tradisional kota Samarinda mengalami lonjakan berarti, setidaknya dalam kurun satu bulan terakhir.
Dalam pantauan terkini Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kalimantan Timur (Kaltim), harga beras di pasaran bekisar antara Rp380 ribu hingga Rp410 ribu per sak (25 kg) tergantung kualitas. Bulan lalu, harga beras masih dipatok Rp360 ribu per sak (25 kg)-nya.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Disperindagkop Kaltim, Heni Purwaningsih, memastikan bahwa stok beras di tingkat distributor masih mencukupi jumlah permintaan konsumen. Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan persediaan di pasaran.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Disperindagkop Kaltim, kini tengah berkoordinasi dengan pemerintah di masing-masing daerah untuk mempersiapkan operasi pasar. Hal ini sebagai satu di antara langkah pemerintah menstabilkan harga di pasaran.
“Kami melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim untuk melakukan operasi pasar beras bekerja sama dengan Bulog,” terangnya, Jumat (23/2/2024).
Upaya pemerintah tidak hanya sampai di situ. Heni turut mengemukakan rencana pembukaan toko penyeimbang. Toko tersebut nantinya menyediakan bahan pokok penting dengan harga murah.
Harapannya, keberadaan toko penyeimbang bisa menstabilkan harga bahan pokok terutama yang tengah mengalami gejolak harga. Tak terkecuali komoditas beras.
Toko penyeimbang itu dijadwalkan beroperasi mulai 29 Februari 2024 di Pasar Segiri, Samarinda, Tidak menutup kemungkinan, keberadaan toko penyeimbang diperluas ke daerah-daerah di Kaltim lainnya.
“Dengan adanya toko penyeimbang, kami berharap dapat menyediakan beberapa komoditas di antaranya beras, dengan harga sesuai acuan. Sehingga dapat mengendalikan inflasi dan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan barang pokok dengan harga yang bersaing,” tutur Heni menjelaskan.
Toko penyeimbang merupakan bagian dari konsep pusat distribusi yang tadinya ditarget terbentuk pada tahun 2025 dan beroperasi 2026.
Pusat distribusi bertujuan untuk mengelola pasokan kebutuhan pokok masyarakat Kaltim, yang sebagian besar masih bergantung suplai dari daerah produsen di luar provinsi.
