DP3AKB Balikpapan Upayakan Stunting Tersisa 14 Persen di Akhir Tahun

Balikpapan11 Dilihat

metroikn, Balikpapan – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Alwiati, optimistis pihaknya mampu menurunkan angka stunting dari 19 persen menjadi 14 persen pada akhir tahun.

Bedasarkan catatan DP3AKB, sejauh ini tingkat kasus stunting tertinggi di Kota Balikpapan berada di wilayah Graha Indah, Balikpapan Utara.

“Kami akan berupaya menurunkan laju penderita stunting sebesar 5 persen. Kini kami akan terus gencar melakukan kegiatan sosialisasi tentang penyakit stunting dan berdasarkan data yang ada kasus stunting terbanyak terdapat di Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara,” terang Alwiati, Rabu (8/11/2023).

Dalam upaya tersebut, katanya, DP3AKB akan memberikan edukasi mengenai tata cara mengelolah makanan yang memiliki gizi cukup bagi kader Posyandu dan ibu rumah tangga. Langkah tersebut akan dilakukan melalui program dapur sehat anti stunting.

“Untuk program dapur sehat anti stunting ini, kader-kader dan ibu akan diajarkan bagaimana cara mengolah makanan agar gizinya tercukupi,” tukasnya.

Menurut Alwiati, sejatinya DP3AKB sudah pernah merealisasikan penyaluran bantuan hingga memberikan edukasi tentang cara penanganan stunting. Namun, pertanyaan yang tersisa hingga saat ini, mengapa penurunan kasus tidak terjadi secara signifikan.

“Kita sudah ajarkan bagaimana memenuhi kebutuhan gizi yang cukup, tapi angkanya masih tinggi,” terangnya.

Ia menambahkan, DP3AKB telah mengajukan penambahan alokasi anggaran pada pembahasan APBD Perubahan Tahun 2023 lalu demi mengintervensi kasus stunting. Saat ini, anggaran mencapai 270 juta rupiah akan dialokasikan kepada lebih kurang 100 anak berisiko stunting.

“Kami saat ini juga masih menunggu hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Agustus lalu. Karena berdasarkan data E-PPGBM (Elektronik-Pencacatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) cuma 10 persen, sementara data dari SSGI itu 19 persen,” demikian Alwiati. (adv)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *