MetroIkn, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, M. Andriansyah, menegaskan kegiatan reses harus menjadi solusi nyata bagi persoalan warga, bukan sekadar forum serap aspirasi formal.
Hal itu disampaikannya saat menggelar reses perdana tahun 2026 bersama perwakilan RT, karang taruna, dan komunitas warga di Kelurahan Gunung Lingai, Kecamatan Sungai Pinang, Jumat (6/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan lingkungan mengemuka, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan, penguatan fasilitas belajar masyarakat melalui rumah baca, hingga pengelolaan sampah berbasis lingkungan.
Andriansyah menekankan pentingnya peran ketua RT dalam menyampaikan kebutuhan riil warga, terutama usulan yang belum terakomodasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Menurutnya, usulan yang telah masuk sistem perencanaan daerah hanya tinggal menunggu proses realisasi anggaran.
Ia mencontohkan keberhasilan perbaikan Jalan Damanhuri II yang sebelumnya rusak bertahun-tahun hingga akhirnya dapat dicor menggunakan anggaran daerah.
Menurutnya, hal tersebut bisa terealisasi melalui kewenangan politik yang dimiliki anggota dewan untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Selain infrastruktur, perhatian juga diarahkan pada rehabilitasi rumah baca yang dikelola karang taruna setempat. Perbaikan direncanakan mencakup bangunan, fasilitas belajar, hingga pendingin ruangan agar anak-anak dapat belajar dengan lebih nyaman.
Di sektor lingkungan, Andriansyah juga menyoroti kendala regulasi terkait bantuan kendaraan listrik roda tiga untuk pengangkutan sampah yang belum dapat dioperasikan.
Ia menyebut solusi sementara diarahkan pada pemanfaatan kendaraan listrik untuk mendukung operasional bank sampah, sembari menunggu revisi peraturan daerah bersama Komisi III DPRD Samarinda.
Tak hanya itu, ia juga mendorong program percontohan pengolahan sampah organik berbasis lingkungan melalui sistem biopori skala besar di tingkat RT guna mengurangi beban tempat pembuangan sementara sekaligus menghasilkan pupuk kompos bagi warga.
Kegiatan reses ditutup dengan dialog terbuka, di mana warga menyampaikan berbagai persoalan lingkungan dan kebutuhan sosial yang diharapkan dapat segera masuk dalam program pembangunan daerah mendatang.
