metroikn, SAMARINDA — Di tengah pengetatan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran dan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tetap menyiapkan proyek besar pembangunan jalan tepi air (waterfront road) di Samarinda dan Balikpapan.
Langkah ini diambil meski nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2026 diperkirakan turun hingga sekitar Rp16 triliun. Proyek waterfront road justru diproyeksikan menelan anggaran sekitar Rp7 triliun, jauh melampaui biaya awal pembangunan Jalan Tol Balikpapan–Samarinda (Balsam) yang berkisar Rp3 triliun.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyebutkan, estimasi awal kebutuhan anggaran pembangunan waterfront road di Samarinda mencapai sekitar Rp2 triliun, sementara di Balikpapan diperkirakan membutuhkan dana sekitar Rp5 triliun.
“Ini masih perencanaan awal. Angkanya memang cukup besar, tapi kita melihatnya sebagai investasi jangka panjang,” kata Rudy.
Menurutnya, pembangunan jalan tepi air disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas orang dan barang seiring beroperasinya Ibu Kota Nusantara (IKN). Tanpa tambahan infrastruktur jalan alternatif, dua kota utama di Kaltim dinilai berpotensi mengalami tekanan lalu lintas yang lebih berat.
“Kalau tidak disiapkan dari sekarang, Samarinda dan Balikpapan bisa semakin macet ketika IKN sudah berjalan penuh,” ujarnya.
Di Samarinda, jalur waterfront road direncanakan membentang dari kawasan Jembatan Mahkota II hingga Selili. Jalur ini diproyeksikan menjadi koridor alternatif yang dapat mengurai kepadatan lalu lintas di sekitar Jembatan I dan kawasan Sungai Dama yang selama ini kerap menjadi titik kemacetan.
Sementara di Balikpapan, jalur jalan tepi air direncanakan menghubungkan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan hingga kawasan Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera), tepat di depan Markas Kodam VI/Mulawarman. Jalur ini diharapkan mampu mengurangi beban lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, salah satu ruas tersibuk di kota tersebut.
Terkait pembiayaan, Rudy menegaskan proyek ini dirancang mengandalkan APBD Provinsi Kaltim, dengan harapan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menopang kebutuhan anggaran. Namun, seluruh rencana tersebut masih menunggu hasil studi kelayakan sebelum masuk tahap eksekusi.
“Semua masih menunggu kajian. Kalau PAD kita terus meningkat dan hasil studi mendukung, baru kita melangkah ke tahap berikutnya,” pungkasnya.
