metroikn, SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud meninjau stan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur dalam rangkaian Pekan Raya Kaltim (PRK) 2026 di GOR Kadrie Oening, Samarinda, Jumat (9/1/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum pemaparan capaian program pemerataan akses internet desa yang digagas Pemerintah Provinsi Kaltim.
Dalam peninjauan itu, Gubernur yang akrab disapa Harum menerima laporan bahwa Program Gratispol Internet Desa hingga awal 2026 telah menjangkau sekitar 95 persen wilayah desa di Kalimantan Timur. Dari total 841 desa, sebanyak 802 desa telah terkoneksi layanan internet melalui berbagai skema infrastruktur.
Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Persandian Diskominfo Kaltim, Bambang Kukilo Argo Suryo, menjelaskan bahwa konektivitas desa dibangun dengan memadukan sejumlah teknologi, mulai dari jaringan fiber optik, Base Transceiver Station (BTS), hingga satelit.
“Sebagian wilayah masih mengandalkan teknologi satelit. Saat ini terdapat 158 titik desa yang menggunakan Starlink, terutama di daerah dengan kondisi geografis sulit,” ujarnya.
Menurut Bambang, penggunaan Starlink bersifat sementara. Diskominfo Kaltim menargetkan migrasi ke jaringan fiber optik apabila infrastruktur pendukung telah tersedia, guna menekan biaya operasional jangka panjang dan meningkatkan stabilitas layanan.
Selain persoalan jaringan, keterbatasan pasokan listrik di sejumlah desa terpencil juga menjadi tantangan. Untuk itu, Diskominfo Kaltim mulai menerapkan panel surya sebagai sumber energi alternatif, seperti yang telah diimplementasikan di beberapa desa di Kabupaten Paser.
Diskominfo Kaltim juga menyiapkan sistem SATRIA sebagai jaringan cadangan serta mulai memproyeksikan pemanfaatan teknologi internet berbasis laser sebagai solusi jangka panjang.
Menanggapi pemaparan tersebut, Gubernur Rudy Mas’ud menyoroti kondisi wilayah perbatasan, khususnya Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu. Menurutnya, meski teknologi satelit mampu menjangkau daerah terpencil, tantangan utama justru terletak pada akses infrastruktur dasar.
“Teknologi bisa menjangkau, tetapi akses jalan dan infrastruktur dasar masih menjadi persoalan besar, terutama di wilayah perbatasan,” ujar Harum.
Melalui Program Gratispol Internet Desa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk memperluas akses digital secara merata, sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan hingga ke pelosok Benua Etam.
