metroikn, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan penyesuaian anggaran pada 2026 tidak akan menghambat program strategis di sektor pangan. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim menegaskan seluruh agenda prioritas tetap berjalan meski ruang fiskal daerah menyempit.
Kepala DPTPH Kaltim, Siti Farisyah Yana, mengatakan instansinya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menjaga keberlanjutan program. Salah satunya dengan memperkuat akses pendanaan ke pemerintah pusat melalui skema APBN.
Yana menjelaskan pengetatan anggaran tahun depan tidak hanya dialami DPTPH, tetapi juga banyak perangkat daerah lain. Kondisi itu mendorong pihaknya untuk lebih agresif melakukan sinkronisasi program dengan kementerian guna mengoptimalkan dukungan pendanaan pusat.
“Situasi ini justru membuka ruang untuk kita memperluas sumber pembiayaan. Banyak program kementerian yang bisa kita sinkronkan. Jadi nanti tidak hanya bertumpu pada APBD, tetapi memanfaatkan APBN semaksimal mungkin,” ujarnya, Rabu (10/12/25).
Meski tidak merinci total anggaran tahun ini, Yana memastikan kebutuhan dasar operasional tetap tercukupi, termasuk belanja pegawai dan kegiatan teknis di lapangan. Seluruh kegiatan rutin seperti sekolah lapang dan pendampingan petani juga masih masuk dalam rencana kerja tahun 2026.
Agenda pengembangan lahan pun tetap menjadi fokus. Target cetak sawah seluas 20 ribu hektare kembali dipertahankan sebagai salah satu sasaran utama tahun depan, meski pelaksanaannya menyesuaikan kapasitas anggaran.
“Program tetap berlanjut. Mungkin skalanya menyesuaikan, tapi tidak ada yang dihentikan,” tegasnya.
