metroikn, BALIKPAPAN—Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, tiga daerah penyangga IKN, yakni Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Paser memperkuat konsolidasi pengendalian inflasi. Hal itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Jumat (5/12).
Pertemuan ini memusatkan pembahasan pada lima agenda strategis: evaluasi stok dan harga komoditas pangan, penjajakan kerja sama pasokan SPPG–MBG, peluncuran integrasi GNPIP untuk operasi pasar, realisasi Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta publikasi dukungan sarana produksi pertanian.
Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari, Sekda PPU Tohar, serta perwakilan OPD teknis, Bulog, BPS, dan Perumda turut hadir. Sementara overview makroekonomi dipaparkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi.
Robi menyampaikan bahwa tekanan harga jelang Nataru masih dalam kondisi terkendali. “Inflasi Balikpapan dan PPU pada 2025 diprakirakan tetap berada dalam sasaran nasional 2,5 persen plus minus 1 persen,” ujarnya.
Ia menambahkan, perekonomian ketiga daerah juga diproyeksikan tumbuh tetap kuat. Balikpapan didorong industri pengolahan, PPU menopang dari geliat pembangunan IKN, sementara Paser bertumpu pada pertambangan. Namun, ia menekankan bahwa pengendalian harga pangan tetap menjadi prioritas.
“Kami mendorong penguatan produksi lokal, termasuk pemenuhan pasokan untuk SPPG-MBG. Di PPU dapat dioptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan, dan di Paser budidaya cabai oleh kelompok ibu PKK,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Robi menyoroti pentingnya kolaborasi lintas daerah. “Sinergi TPID tiga wilayah sudah baik, tetapi harus terus diperkuat, terutama melalui optimalisasi KAD dan monitoring rutin,” tegasnya.
Menjelang periode libur akhir tahun, setiap daerah telah menyiapkan agenda pasar murah sebagai langkah stabilisasi harga. Balikpapan menggelar operasi pasar selama 10 hari, PPU 12 hari, dan Paser 23 hari. Program ini terintegrasi dengan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Dalam rapat tersebut, tiga komitmen bersama akhirnya diambil. Pertama, TPID sepakat memperluas penjajakan kerja sama pasokan antara SPPG–MBG dan produsen lokal, sekaligus memaksimalkan KAD dengan daerah sentra produksi di luar Kaltim.
Kedua, daerah akan mendorong usulan peninjauan HET beras untuk Balikpapan yang bukan sentra pangan, agar skema harga disesuaikan secara khusus. Ketiga, optimalisasi integrasi informasi GPM/PM/OP ke aplikasi layanan publik agar kebijakan stabilisasi harga dapat lebih efektif dirasakan masyarakat.
“Semoga komitmen bersama ini menjadi ikhtiar nyata kita dalam menjaga inflasi tetap terkendali,” tutup Robi Ariadi.
