metroikn, SAMARINDA – Dorongan hilirisasi sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur (Kaltim) terus bergerak ke arah yang lebih terstruktur. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (DPPKUKM) Kaltim menegaskan bahwa percepatan hilirisasi kini menjadi kunci memperkuat nilai tambah ekonomi daerah, seiring meningkatnya minat investasi industri pengolahan.
Kepala DPPKUKM Kaltim, Heni Purwaningsih, mengatakan hilirisasi tidak dapat dilepaskan dari kesiapan ekosistem industri, termasuk masuknya investor yang mampu membangun fasilitas pengolahan berbasis SDA lokal.
“Untuk mendorong hilirisasi, kita perlu investasi yang betul-betul mendukung pembangunan industri pengelola,” ujarnya, Kamis (4/12/25).
Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim menunjukkan aliran investasi—baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) mengalami peningkatan. Salah satu sektor yang mencatat pertumbuhan paling konsisten adalah industri berbasis kelapa sawit.
Heni mengungkapkan, DPPKUKM telah melakukan serangkaian verifikasi teknis untuk memastikan kelayakan dan kesiapan investasi tersebut.
“Kita sudah beberapa kali melakukan verifikasi teknis terhadap investasi, baik dari dalam negeri maupun luar,” jelasnya.
Ia menambahkan, kewenangan verifikasi PMDN berada di provinsi, sedangkan PMA tetap menjadi ranah pemerintah pusat. Meski begitu, DPPKUKM intens mengawal perkembangan investasi sawit yang kini mulai membentuk klaster industri, khususnya di kawasan Kariangau dan beberapa kabupaten/kota lain.
“Sudah ada sejumlah perusahaan yang bergerak di hilirisasi sawit, dan ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik,” kata Heni.
Namun di balik tren positif sektor sawit, masih terdapat tantangan besar yang harus diselesaikan untuk membuka peluang hilirisasi di sektor lain. Salah satunya adalah ketersediaan lahan clean and clear yang menjadi syarat utama pembangunan kawasan industri baru.
“Kita masih butuh investor tambahan, tapi lahan yang jelas statusnya menjadi salah satu syarat penting untuk mendorong industrialisasi,” terangnya.
Heni menjelaskan, hambatan penyediaan lahan erat kaitannya dengan proses penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang harus mengacu pada RTRW masing-masing daerah. Ketidaksinkronan dokumen tata ruang membuat pengembangan hilirisasi di luar sawit berjalan lebih lambat.
Meski begitu, Heni memastikan bahwa hilirisasi berbasis kelapa sawit di Kaltim sudah berada pada jalur yang tepat.
“Progres hilirisasi sawit sudah terlihat nyata, dan ini menjadi bukti bahwa agenda hilirisasi SDA kita mulai memberikan hasil,” tegasnya.
